POSO, Kabar Selebes – Kunjungan kerja (Kunker) Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) RI, Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) Dr. Boy Rafli Amar MH di Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) pada Rabu (12/8/2020), diwarnai aksi unjuk rasa ratusan warga yang tergabung dalam Forum Pembela Masyarakat Cinta Damai (FPMCD).
Ratusan massa tersebut melakukan aksinya tepat didepan halaman Kantor Bupati Poso, yang menjadi tempat dilaksanakanya rapat koordinasi Kepala BNPT RI bersama Bupati Poso, Darmin A. Sigilipu bersama sejumlah pejabat yang tergabung dalam Forkopimda serta sejumlah tokoh masyarakat.
Ketua FPMCD Poso, Muhaimin Yunus Hadi dalam orasinya menyampaikan, kekecewaan massa aksi terhadap pihak kepolisian yang dinggap gagal dalam mencipatakan situasi dan kondisi aman di tanah Poso.
Hal ini kata dia, dibuktikan dengan kurang lebih 20 tahun operasi keamanan di Poso, namun sebagian masyarakat masih dilanda keresahan dan ketakutan dalam melakukan aktivitasnya.
Bahkan, adanya operasi yang tengah berjalan hingga hari ini, banyak menyebabkan jatuhnya korban dari masyarakat yang tidak bersalah.
Dalam tuntutanya, juga menyampaikan keinginan massa FPMCD agar pihak TNI dapat mengambil alih operasi keamanan di wilayah Poso.
Selain itu, peristiwa salah tembak yang telah menyebabkan jatuhnya korban jiwa dari masyarakat yang tidak bersalah diproses sesuai ketentuan hukum.
Usai menyampaikan orasinya, sejumlah perwakilan pengunjuk rasa diterima oleh Bupati Poso.
Dihadapan perwakilan masa aksi, Bupati Darmin menyatakan, apa yang menjadi keinginan masyarakat telah diakomodir pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dengan mengirimi surat ke Presiden RI, agar masalah di Kabupaten Poso dapat diselesaikan secara tuntas.
Dalam suratnya yang mendapat respon dari Pemerintah Pusat tersebut, Bupati Darmin menegaskan, bahwa pihak TNI benar-benar dilibatkan dalam penanganan operasi keamanan di Poso.
Terbukti, adanya pembentukan satuan tugas khusus yang nantinya akan diterjunkan di Poso, namun masih mengikuti kegiatan pra tugas.
Menurutnya, jika tidak ada kendala, satuan tugas khusus tersebut akan tiba di Poso pada 15 Agustus 2020, dan paling lambat akhir Agustus 2020.
Dihadapan perwakilan massa aksi, ia juga mengatakan, bahwa pihaknya bersama-sama elemen masyarkat Poso dalam pertemuannya dengan pihak BNPT memberi waktu hingga tahun ini permasalahan keamanan di Poso harus dapat dituntaskan.
“Kalau tidak, biarlah kami bersama masyarakat untuk bergerak, jika negara tidak bisa hadir dalam masalah ini,” tegas Darmin. (rdn/rlm/fma)
Laporan : Ryan Darmawan
