Berdasarkan peraturan dan perundang-undangan tersebut kata dia, kepala daerah, mulai dari gubernur hingga bupati/walikota sebagaimana yang tertuang dalam rencana aksi daerah tentang penanganan konflik dan pencegahan terorisme telah melakukan upaya-upaya pencegahan dengan melibatkan TNI dan Polri serta forum-forum kemasyarakatan seperti Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme atau (FKPT).
Menurutnya, Pemprov Sulteng sangat serius dalam upaya pencegahan konflik sosial dan tentu dengan adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya rasa aman dan nyaman jika konflik terjadi.
kelompok radikal Poso kata dia, tentunya tidak hanya Pemerintah Daerah (Pemda) yang berkeinginan kuat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut bersama jajaran Polri dan TNI, tetapi lebih penting lagi ada sinergitas yang berkesinambungan antara pemerintah pusat dan Pemda dalam meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat di daerah terhadap berbagai ancaman keamanan untuk menciptakan situasi yang kondusif.
“Kita semua berharap, dengan adanya pertemuan ini dapat berkoordinasi dan bekerjasama dalam setiap langkah dan tindakan, sehingga dapat melakukan penanganan konflik, terutama dalam hal penegakan hukum terhadap pelaku terorisme di Sulteng,” katanya.
Lebih lanjut Longki mengataka, penanganan konflik dan penanggulangan teroris jangan dilakukan secara serampangan yang terlepas dari unsur-unsur, yang menyalahi aturan hukum dan nilai-nilai kemanusiaan, yang dapat mencederai hati masyarakat.
