PALU, Kabar Selebes – Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) khususnya Kabupaten Poso yang disebut-sebut sebagai daerah rawan konflik menurut Gubernur Drs. H. Longki Djanggola, M.Si merupakan stigma negatif yang sangat merugikan masyarakat.
Tidak hanya itu, stigma negatif itu, juga dianggapnya mempengaruhi pembangunan di Provinsi Sulteng.
“Perlu adanya keterlibatan semua unsur terkait, termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh pemuda dan jajaran pemerintah kabupaten/kota serta semua pihak, termasuk BNPT sangat dibutuhkan,” ujar Longki Djanggola dalam sambutannya pada rapat koordinasi atau rakor dan kunjungan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) Komisaris Jenderal (Komjen Pol) Dr. Boy Rafli Amar MH di Gedung Pogombo Kantor Gubernur Sulteng, Senin (10/8/2020).
Ia mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng telah mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya penanganan konflik sosial dan penanggulangan terorisme yang terjadi di Sulteng yaitu, dengan menindak lanjuti Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU nomor 7 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial.
