PALU, Kabar Selebes – Komandan satuan tugas percepatan pembangunan perumahan dan pemukiman pasca bencana Brigjen TNI Farid Makruf, menyoroti lambannya progress Rehab/rekon yang sudah berada diambang batas.
“Kalau dilihat sekarang, ada tidak 5000 rumah (Huntap : Red) yang dibangun? Ini yang menjadi persoalan,” ujarnya saat memimpin jalannya rapat kordinasi bersama pihak OPD terkait Rehab/rekon pasca bencana, di ruang rapat bantaya Walikota Palu, Jum’at (7/8/2020).
Farid Makruf sebagai penanggung jawab yang bertugas mengawal dan melaporkan ke pimpinan pusat baik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) maupun Presiden, menyatakan kekecewaannya sebab lambannya kinerja dari pemerintah dilingkungan Sulawesi Tengah dalam penanganan rehab/rekon.
Ia lantas mengambil contoh penanganan pemerintah Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam melakukan penanganan yang terkesan jauh lebih cepat daripada daerah Sulawesi Tengah.
Hal ini kata dia dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang meresahkan bahkan mengaku tidak lagi percaya terhadap pemerintah terkait dalam upaya percepatan rehab/rekon.
“Hampir tiap hari, kemarin pada saat saya di Poso pimpinan pengunjuk rasa mau demo di Korem, tolong kasih tau mereka, saya ini bekerja untuk dia,” ungkapnya.
“Mereka (Penyintas Red) bahkan tidak tau lagi harus menyuarakan aspirasinya dimana,” lanjutnya.
Adapun permasalahan yang terjadi pada progress Rehab/rekon yang didapatinya antara lain daerah Tompe, Kabupaten Donggala yang belum ada terbangun Hunian Tetap (Huntap).
Kemudian di daerah Huntap Tondo yang terjadi permasalahan sengketa lahan, demikian juga dengan Talise, daerah Petobo masyarakat menolak direlokasi, Serta Pombewe, Kabupaten Sigi yang kekurangan fasilitas.
Selain itu Danrem juga menyayangkan minimnya tindakan dari pemerintah terkait kepada masyarakat perihal banyaknya permasalahan.
“Terus uang dari presiden itu bagaimana menanggungjawabkan, harus ada tindakan, nanti akan begini terus, yang kasihan siapa?,” ujarnya.
Melihat kompleksnya permasalahan, Farid Makruf kemudian menyatakan pihaknya hadir untuk menyelesaikan permasalahan yang ada sehingga pemerintah terkait diminta melibatkan pihaknya untuk turut menyelesaikan persoalan.
“Sudah terbukti dengan adanya Dansatgas bisa membantu, karena saya punya kewenangan menyampaikan kepada BNPB, panglima TNI, bahkan Presiden,” ujarnya.
Demikian Makruf sebab memiliki tanggung jawab penuh menyatakan, akan bekerja sama dengan Pansus DPRD Sulawesi Tengah sebagai perwakilan rakyat untuk bersama mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan.
Ia berharap seluruh pemerintah terkait bekerja sama dalam menyelesaikan persoalan yang ada untuk mempercepat proses rehab/rekon yang akan berakhir pada Desember 2020.
“Kalau bapak-ibu tidak sadar juga dengan apa yang sampaikan ini ya mudah-mudahan Allah SWT mengampuni ibu bapak semua,” kata dia dihadapan seluruh jajaran pemerintah terkait.
Demikian rapat yang dihadiri seluruh Stakeholder terkait percepatan pembangunan pasca bencana lingkup wilayah pemerintah Sulawesi Tengah yang terdampak bencana yaitu Kota Palu, Sigi, Donggala, dan Parigi Moutong tersebut, pihak Dansatgas meminta kepedulian dan kordinasi pemerintah terkait.
Selanjutnya Danrem menyatakan Permasalahan detail dari setiap pemerintah daerah akan di-bukukan untuk kemudian akan dilaporkan ke pemerintah pusat sebagai bahan pelaporan. (ap/fma)
Laporan : Adi Pranata
