PALU, Kabar Selebes – RESESI sebagai dampak pandemi Covid-19 kini mengancam perekonomian Indonesia. Lantas bagaimana pelaku usaha kecil menjalaninya dan seperti apa keberpihakan para pengambil kebijakan di negeri ini.
Suhardi, seorang pengrajin meubel berbahan alumunium di Jalan Tanjung I Kota Palu misalnya.
Serial bencana yang dialaminya, dari bencana 28 September 2018 hingga Covid-19, tak tersentuh sepeserpun bantuan.
Masalahnya sepele. Lokasi usahanya merupakan sewaan sehingga tidak dapat mengakses bantuan permodalan.
Usaha rintisan Suhardi sejak tiga tahun lalu itu rusak parah saat bencana. Meubel pesanan pelanggan yang sudah selesai dan sebagian sedang dikerjakan, hancur berantakan. Namun upayanya untuk mendapatkan bantuan permodalan gagal lantaran lahan tempatnya berusaha berstatus sewa.
Namun dia tidak menyerah. Berkat pengalaman belasan tahun, Suhardi bangkit lagi. Suhardi memulai kembali usahanya dengan modal terbatas.
Terpaan berikutnya adalah wabah Covid-19. Setelah menjadi pandemi global, Kota Palu ikut terdampak. Aktivitas masyarakat dibatasi dan perlahan tapi pasti menggerus daya beli masyarakay. Usahanya pun ikut ‘terguncang’. Pesanan semakin berkurang. Bantuan dari pemerintah lagi-lagi tidak diperolehnya.
Suhardi, pengrajin meubel alumunium itu hanya bisa berharap agar turut mendapat perhatian agar bisa tetap menjalankan usahanya dengan dua orang karyawan. Dia kuatir bila harus menyetop usaha, dua karyawan yang memiliki anak dan istri akan kehilangan pekerjaan. Dan, tentunya tidak lagi mempunyai pendapatan.
Menyikapi kondisi perekonomian saat ini, politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Ahmad H Ali mendorong anggaran belanja dan pendapatan daerah (APBD) 2021 untuk memprioritaskan pemberian stimulus kepada rakyat dibandingkan dengan membangun infrastruktur yang tidak produktif.
“Kita minta semua anggaran pembangunam infrastruktur yang tidak produktif APBD harus diarahkan lebih besar lagi untuk program yang bisa memberikan nilai tambah dan mendorong daya beli rakyat,” kata Ahmad H Ali.
Kata Wakil Ketua Umum DPP Nasdem itu, kalau tidak ingin resesi dan mendorong kontraksi perekonomian lebih dalam lagi, maka hentikan pembangunan infrastruktur yang tidak produktif. Tetapi seperti pembangunan irigasi untuk mengairi sawah petani tetap dilakukan dan melibatkan rakyat dalam bentuk padat karya dan swakelola. Sehingga pada kuartal IV nantinya bisa tumbuh positif,” kata Ahmad Ali usai Pengarahan Pilkada di DPW Nasdem Sulawesi Tengah, Jumat, 7 Agustus 2020.
Ahmad Ali meminta kepada anggota dewan Nasdem yang tersebar di seluruh Sulawesi Tengah agar benar-benar berkonsentrasi dalam.pembahasan APBD. “Pastikan Anda semua terlibat. Dan, saya perintahkan selama pembahasan APBD tidak ada yang boleh meninggalkan tempat,” kata Ahmad Ali mengingatkan.
Bagi Nasdem, kata Ahmad Ali kondisi saat ini benar-benar semakin menyulitkan dan membuat daya beli rakyat menurun. Bahkan sektor swasta pun mengalami maaalah besar dan harus diintervensi.
“Kalau selama ini swasta didorong untuk membantu mengangkat perekonomian dengan mencegah terjadinya PHK, namun kali justru pihak swasta juga harus diintervensi pemerintah,” ujar Ahmad Ali.
Tambah Ahmad Ali, keberpihakan APBD kepada rakyat harus benar-benar dipastikan. Kurangi perjalanan dinas dan kemewahan yang selama ini diberikan oleh negara.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, perekonomian Indonesia saat ini mengalami kontraksi 5,32 persen pada kuartal II 2020 menjadi yang pertama kali sejak kuartal I 1999 silam jika dilihat secara tahunan. Pada kuartal I 1999 silam, ekonomi tercatat minus 6,13 persen. Demikian mengutip CNNIndonesia.com.
Kondisi ekonomi Indonesia kuartal II 2020 juga berbanding terbalik dengan kuartal II 2019 yang masih tumbuh 5,05 persen. Begitu pula jika dibandingkan dengan kuartal I 2020 yang masih tumbuh meski anjlok sebesar 2,97 persen.
Pertumbuhan ekonomi kuartal II 2020 alami kontraksi 5,32 persen dan kumulatif semester I 2020 kontraksi 1,26 persen. (ptr/fma)
Laporan : Pataruddin
