PALU, Kabar Selebes – Pansus Padagimo DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) pada Rabu (22/7/2020), kembali mengadakan rapat dengar Pendapat (RDP) yang membahas terkait permasalahan rehab/rekon pasca bencana khususnya di Kota Palu.
Rapat yang dihadiri seluruh pemerintah terkait dalam penanganan pasca bencana, antara lain Badan Pertanahan Kanwil Sulteng, Kepala Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kota Palu, Walikota Palu yang diwakili asisten II dan Pansus DPRD Kota Palu serta pihak OPD lainnya.
Rapat utamanya mengagendakan pembahasan soal penyediaan Hunian tetap (Huntap) bagi warga penyintas, khususnya penyediaan Huntap Satelit bagi penyintas Petobo yang sampai saat ini belum menemui titik temu.
Pansus DPRD Sulteng melalui Ketua Budi Luhur Larengi menyatakan, untuk penanganan pasca bencana khususnya, kiranya Pemkot Palu bisa menyampaikan masalah yang terjadi, terkhusus lahan penyediaan huntap.
Ia menyayangkan Pemkot yang seakan tertutup sebab beberapa kali mendapat undangan penanganan permasalahan tidak hadir mendampingi pansus Padagimo.
Salah satunya kata Budi, saat pansus melakukan kunjungan ke wilayah Petobo yang notabennya lahan untuk pembangunan Huntap Satelit belum menemui titik temu.
“Ketika kami datang disana, banyak masyarakat yang mengeluh. Coba bayangkan hampir dua tahun tinggal di huntara, belum lagi musim hujan seperti ini,” katanya.
Hal senada juga diungkapkan pansus lainnya, Wiwik Jumiatul Rofia yang mengharapkan agar Pemkot mau menyahuti permintaan masyarakat untuk dibangunkan Huntap Satelit di Kawasan Petobo.
Ia menyarankan, untuk permasalahan lahan yang masih tumpang tindih, agar kiranya bisa disediakan ganti rugi tanah bagi warga yang mengklaim.
“Misalnya di wilayah Donggala, pemerintahnya menyediakan ganti rugi tanah untuk pembangunan Huntap dengan total anggaran Rp5 Miliar,” terangnya.
Lanjut Wiwik mengatakan, setidaknya bisa memancing pihak lain untuk membantu keinginan warga Petobo terhadap pembangunan Huntap Satelit.
Sementara itu, Kepala Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kota Palu, Muhammad Rizal menyatakan, untuk penyediaan huntap satelit Petobo yang sebelumnya bermasalah, pihaknya telah menyiapkan skema agar warga yang mengklaim memiliki lahan untuk dipindahkan.
“Dari 47 hektar lahan, siapa yang lahannya kena huntap nanti di geser, tetap ketika dilapangan itu masyarakat Ngatabaru tidak mau, khususnya yang memiliki lahan di tempat tersebut,” terang Rizal.
Diketahui, hingga saat ini kawasan yang rencananya digunakan untuk pembangunan Huntap satelit di kawasan Petobo, yang berbatasan dengan Ngatabaru di Sigi, belum ditetapkan sebagai Penlok untuk pembangunan Huntap.
Berdasarkan keterangan PLT Kadis Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Sulteng, sebelumnya telah ada tiga lokasi Huntap yang telah ditetapkan oleh pemerintah provinsi, yakni Tondo, Duyu, dan Pombewe.
Sebelumnya, Pemkot Palu telah mengajukan Petobo menjadi salah satu wilayah pembangunan huntap dan sudah diusulkan ke BAPPENAS oleh pemerintah provinsi.
“Tetapi pada saat disarankan untuk menggunakan penetapan, yang sudah ada, yakni Tondo, Duyu, dan Pombewe,” kata PLT Kadis Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Sulteng.
“Hingga saat ini belum ada Penlok atau penetapan kawasan Petobo untuk dijadikan lahan pembangunan Huntap,” tandasnya. (ap/rlm)
Laporan: Adi Pranata
