Jakarta, Kabar Selebes — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) angkat suara soal isu perombakan atau reshuffle kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan reshuffle adalah hak prerogatif atau hak mutlak Jokowi selaku presiden.
Karena itu jika memang Jokowi akan merombak susunan kabinetnya, tentu menurut Hasto akan berbasis evaluasi dan kajian yang mendengar aspirasi rakyat.
Hasto menyatakan para pembantu presiden di kabinet Indonesia Maju harus memiliki kriteria, seperti sigap, kepemimpinan bagus, dan berani mengambil risiko. Terlebih lagi, karakter itu sangat diperlukan di tengah pandemi Covid-19 yang dampaknya sangat memberatkan masyarakat saat ini
Melihat hal itu, Hasto menyatakan masyarakat saat ini memerlukan seluruh karakter tersebut ada pada tiap menteri mengingat Indonesia menghadapi terpaan krisis akibat covid-19 saat ini.
“Sehingga tanpa diperintah oleh presiden langsung bergerak untuk menjadikan kementerian yang dipimpinnya itu terdepan. Baik itu dari aspek politik, dari aspek perekonomian, maupun di dalam gerak bersama rakyat untuk menghadapi berbagai persoalan-persoalan yang tidak mudah ini,” kata Hasto dalam keterangan tertulis.
Selain itu, Hasto mengklaim para menteri yang merupakan kader PDIP terus menunjukkan soliditas yang kuat.
Diketahui, PDIP menyumbangkan lima kadernya sebagai menteri di Kabinet Indonesia Maju. Mereka adalah Menkumham Yasonna Laoly, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Sosial Juliari Batubara dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati.
Ia juga menegaskan PDIP terus mendorong kader-kadernya di kabinet agar menjadi pembantu yang efektif bagi Presiden Jokowi.
“Jadi mereka menunjukkan kinerja terbaik bagi Pak Jokowi dan semuanya kan untuk bangsa dan negara Indonesia,” kata Hasto.
Diketahui, polemik soal reshuffle muncul setelah Presiden Jokowi mengungkapkan kekesalannya pada rapat kabinet paripurna yang digelar internal pada 18 Juni 2020.
Jokowi bersedia mempertaruhkan reputasi politiknya untuk menyelamatkan rakyat dan negara Indonesia. Bahkan, bersedia membubarkan lembaga negara hingga melakukan reshuffle kabinet agar kinerja lebih baik lagi.
“Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran kemana-mana saya. Entah buat perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan,” tegas Jokowi.
Belakangan, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengklaim isu reshuffle sudah tidak relevan lagi. Hal itu ia katakan setelah Jokowi memberi teguran keras, semua kementerian dan lembaga terpacu untuk meningkatkan kinerja. Kinerja para menteri saat ini menjadi lebih baik. (fma)
Sumber : CNNIndonesia.com
