PALU, Kabar Selebes – Wakil Ketua DPRD Sulteng Muharram Nurdin menyebut pemasukan dari sektor pertambangan hanya berdampak kecil terhadap anggaran dan pendapatan belanja daerah (APBD) di Sulawesi Tengah. Saat ini, kata Muharram semua aktifitas pertambangan telah dikelola oleh perwakilan Komisi III Sulawesi Tengah bersama dengan mitra kerja yang ada.
Hal itu dikatakan Muharram Nurdin saat menerima kunjungan kerja anggota DPRD Sulawesi Barat perwakilan Komisi III, Jumat (10/7/2020).
“Contohnya IMIP, pemasukan dari situ tidak berdampak signifikan,” ungkap Muharam yang didampingi Ketua Komisi III Sony Tjandra.
Pada kesempatan tersebut ketua komisi 3 Sulbar menyampaikan beberapa pembahasan terkait dengan sinergitas anggaran ranperda APBD Sulbar tahun 2019, Persoalan Wilayah batas Sulbar dan Sulteng beserta rencana pemindahan Ibu Kota Baru.
“Kami ingin melakukan Komparasi hal apa yang dilakukan DPRD Sulteng untuk melakukan monitoring APBD, karena Sulawesi Tengah lebih duluan ada,” ungkap Rayu ketua komisi III DPRD Sulbar.
Hal yang sama juga diungkapkan Ir. Andi Muslim Fattah selaku perwakilan komisi III Sulbar, mengharapkan agar hasil raker ini bisa mengkomunikasikan secara detail terkait dengan pembatasan wilayah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat yang tidak beraturan.
“Selain itu apakah APBN memiliki dampak terhadap pembangunan di masyarakat baik berupa angka kemiskinan,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil ketua Muharam Nurdin menyatakan, mengakui Sulawesi Tengah tertinggal jauh dalam APBD disbanding Sulawesi Barat.
“Kami mengapresiasi dan mengaku masib tertinggal jauh dari Sulawesi Barat yang meskipun Provinsi baru bisa mendapatkan APBD yang lumayan tinggi,” ungkapnya.
Sementara itu atas dampak dari APBD Muharam mengungkapkan, selepas adanya bencana gempa bumi 2018 silam, dampak penurunan kemiskinan yang direncakan setiap tahunnya 2 persen tidak lagi tercapai.
“Hal ini ditambah lagi dengan adanya virus corona berdampak kepada tingkat harapan hidup yang turun,” lanjut Muharam.
Selain itu Muharam mengaparesisasi sejumlah pencapaian dari pihak DPRD Sulawesi Barat yang mampu mencairkan Dana Pokir (Pokok-pokok Pikiran) yang terbilang banyak.
“Sementara itu di DPRD Sulawesi Tengah hanya mampu memperjuangkan pokir sebanyak Rp3 Milyar,” lanjutnya.
Sementara itu terkait dengan masterpalan rencana pemindahan Ibu Kota Baru, pihak DPRD Sulteng menyatakan bahwa semuanya telah diatur oleh Pihak Badan perencanaan dan Pembangunan (Bappeda).
Ia menyatakan ketua Bappeda yang lama telah sibuk mempersiapkan apabila nantinya Ibukota jadi pindah ke Pulau Kalimantan.
Salah satunya kata Dia yakni, kepolisian daerah yang akan tipenya dinaikkan karena akan menjadi daerah penyangga.
“Cuma kajiannya belum disampaikan kepada kami, kalau dipindahkan akan menjadi penyangga seperti mempersiapkan sayur dan lain sebagaianya, itu semua sudah disiapkan oleh Bappeda,” kata dia. (abd/ap)
Laporan : Adi Pranata
