Jakarta, Kabar Selebes – Dirut PT Kimia Farma (Persero) Tbk Honesti Basyir buka-bukaan nasib perusahaan terkini imbas utang pemerintah Rp 1,1 triliun belum dibayar. Dampak yang dialami bersifat finansial maupun non finansial.
Menurutnya beban keuangan perusahaan akan meningkat karena pelayanan terhadap BPJS Kesehatan, dinas kesehatan, rumah sakit pemerintah, rumah sakit TNI-Polri dibiayai pihaknya menggunakan pinjaman bank. Dari situ ada bunga pinjaman yang harus mereka bayarkan.
“Beban keuangan perseroan meningkat karena sumber pembiayaan layanan tersebut bersumber dari perbankan. Arus kas operasi menjadi negatif, laba perseroan menurun karena adanya beban keuangan atau beban bunga yang tinggi,” kata Honesti dalam RDP yang tayang di situs web DPR RI, Selasa (30/6/2020).
Rapat dengar pendapat tersebut diselenggarakan bersama Komisi VI DPR RI terkait pencarian utang pemerintah ke BUMN tahun anggaran 2020.
Lebih lanjut, dia menjelaskan dampak piutang tersebut bagi kegiatan non finansial adalah pelayanan kesehatan, penyediaan obat-obatan dan alat kesehatan menjadi sedikit terkendala.
“Kimia Farma selalu mendukung tugas pemerintah RI dalam menyediakan obat, vitamin, alat kesehatan, dan produk lain terkait pandemi COVID sehingga membutuhkan modal kerja tambahan. Akibat pelunasan piutang dari pelanggan terlambat sehingga Kimia Farma membutuhkan modal kerja tambahan,” tutur Honesti.
Dia menjelaskan bahwa bukan cuma pemerintah, rumah sakit swasta juga punya utang ke Kimia Farma yang belum dibayar. Bila digabung totalnya Rp 2,2 triliun.
“Per 30 April total piutang sebesar Rp 2,2 triliun. Dari Rp 2,2 triliun itu Rp 1,1 triliun merupakan piutang terhadap pemerintah,” ujarnya.
Bila piutang tersebut tidak diselesaikan, dia menjelaskan di akhir tahun arus kas perusahaan pelat merah tersebut akan negatif.
“Apabila tidak ada pembayaran dari debitur, arus kas kita akan minus di akhir Desember 2020 Rp 331 miliar,” tambah Honesti.
Sumber : Detik.com
