JAKARTA, Kabar Selebes – Peresmian Sekretariat Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Nasional di halaman kantor Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), disoroti oleh aktivis agraria dan HAM, Eva Bande.
Sekertariat GTRA Nasional yang akan menempati ruang kosong di Kemen ATR Jl. Sabang itu, Eva Bande mengingatkan kepada Wakil Menteri ATR/BPN agar tidak menjadikannya sebagai peristiwa yang dibesar-besarkan agar timbul kesan serius dari Kemen ATR urusi masalah agraria.
“Padahal seremonial belaka. Seremoni peresmian ditonjolkan ke permukaan, tetapi kasus-kasus konflik agraria makin menumpuk sebagai berkas berdebu di atas meja,” kata Eva Bande, Minggu (14/6/2020).
Pencitraan niat baik melalui peresmian sekretariat, program, rencana-rencana, rapat koordinasi kata Eva, sudah sangat banyak, tetapi hampir tidak berguna dan tidak pula berkontribusi terhadap menyelesaikan konflik agraria, yang makin hari kian akut.
Eva berharap Wamen ATR kali membuktikan keseriusan dengan kerja nyata yang sungguh-sungguh menghadirkan keadilan agraria dalam tempo yang singkat di depan hari. Konflik-konflik agraria di penjuru tanah air harus diselesaikan, dan penyelesaian itu haruslah memberi rasa adil bagi rakyat, bukan korporasi.
“Kantor baru bukan berarti memulai kerja dengan nol. Sudah banyak kasus yang berkasnya menumpuk dengan data lengkap siap ditindaklanjuti, juga laporan-laporan di sekretariat kantor staf presiden, pun menunggu eksekusi,” tegas Eva.
Kalau sekadar seremonial belaka untuk menyatakan kepada publik adanya kantor baru GTRA Nasional lanjutnya, lebih baik Wamen dan Menterinya mundur saja dari jabatannya.
“Sudah terlalu banyak bukti terbengkalainya konflik-konflik agraria, bahkan saat Pandemi Covid 19 menyerang kasus agraria terus bertambah. Kasus lama terbiarkan dan kasus baru terus bertambah, sementara yang dilakukan Kementrian ATR buat kantor baru, untuk sekadar memudahkan rapat-rapat,” kata Eva.
Eva menyebut ada sejumlah daerah yang kepala daerahnya serius ingin menyelesaikan konflik dan memastikan hak tanah untuk rakyat tani segera berwujud, tetapi respons pemerintah sangat lamban hampir tak menggubris.
“Kalau memang kantor baru ini dianggap memicu semangat penyelesaian konflik, maka segeralah bekerja dan buktikan hasilnya. Sehingga keadilan sosial itu bisa segera dirasakan rakyat, bukan menggelantung sebagai cita-cita yang tidak pernah terwujud dari masa ke masa, dari rezim ke rezim,” tandasnya.(abd)
Laporan : Abdee Mari
