PALU, Kabar Selebes – Pasca 16 orang dinyatakan positif covid 19 setelah melakukan swab mandiri. Ketua Komisi A DPRD Kota Palu, Mutmainah Korona minta kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Palu agar segera melakukan swab test massal gratis kepada warga.
“Ini bukti jika keberadaan posko di perbatasan, bekal alat pengukur suhu tubuh dan surat keterangan bagi warga yang keluar masuk Kota Palu tidak efektif. Karena faktanya temuan positif bukan oleh petugas perbatasan, tetapi justru swab test mandiri oleh para pasien,” ungkap Mutmainah, Senin, 8 Juni 2020.
Selain itu, Mutmainah juga minta kepada Pemkot Palu, melalui para petugas di perbatasan agar lebih memperketat pengawasan terhadap warga yang keluar masuk Kota Palu.
“Soal pengawasan perbatasan Pemkot harus membahas kembali bersama pihak TNI/Polri, menggerakkan Satpol-PP serta tenaga medis dalam rangka pengetatan pengawasan,” kata Mutmainah.
Mutmainah juga minta kepada Dinas Pendidikan untuk mengevaluasi kembali rencana buka sekolah pada pertengahan Juli mendatang. Karena masih terlalu beresiko bagi para anak didik dan juga para guru.
Kata Mutmainah, Meski 16 pasien yang dinyatakan positif tersebut bukan akibat tranmisi lokal, tetapi diduga kuat dari luar Kota Palu. Tentu selama berada di Palu mereka telah berinteraksi dengan banyak pihak, bisa teman, saudara maupun keluarganya. Sehingga, ada kemungkinan angka positif lebih dari yg telah diumumkan.
“Maka swab test massal gratis adalah solusinya,” tandasnya
Senada, Irsan Satria menilai langkah itu perlu dilakukan dan sangat bisa di cover oleh APBD. Sebab dari relokasi anggara yang dikucurkan pemerintah, menurutnya masih banyak anggaran yang belum terpakai.
“Kemarin relokasi anggara hampir 39 milyar. Saya rasa cukup kalau hanya untuk swab massal. Kan sampai sekarang anggara yang dikucurkan untuk penanganan Covid-19 belum kita tau kemana semua uangnya,” ungkapnya.
Dijelaskan, DPRD sendiri telah mengalokasikan 8 kali anggara perjalanan dinas mereka untuk penanganan Covid-19.
“Yang jelas kalau swab massal bisalah di tanggulangin pemerintah,” pungkasnya.(abd/sob)
Laporan : Mohammad Sobirin
