PALU, Kabar Selebes – Organisasi Masyarakat Sipil Sulawesi Tengah yang terdiri dari beberapa NGO di Sulteng, melalui menuntut pemerintah memberikan jaminan kebutuhan hidup selama masa darurat kesehatan kepada masyarakat.
Selain itu mereka juga meminta pemerintah agar Konsisten dalam memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Tuntutan ini diajukan dengan alasan bahwa, sejak pemerintah memberlakukan PSBB selama tiga hari, ribuan penumpang pesawat udara yang tiba di Bandar Udara Mutiara SIS Al-Jufrie dibiarkan langsung pulang ke rumah tanpa adanya proses pemeriksaan.
“Di Kota Palu Satgas Relawan Covid-19 Sulawesi Tengah menemukan enam orang ODP yang baru saja melakukan perjalanan dari Jogjakarta dan langsung tinggal di huntara belakang terminal Mamboro. Mereka telah melaporkan diri namun belum mendapatkan pemeriksaan dan penanganan oleh petugas dan Dinas Kesehatan Kota Palu,” kata Adriansyah Manu, coordinator Aliansi Organisasi Masyarakat Sipil Sulawesi Tengah dalam siaran persnya Selasa (7/4/2020).
Ada 12 tuntutan yang disampaikan dalam aksi pernyataan sikap secara online tersebut, diantaranya ialah menuntut pemerintah menghentikan sementera migrasi penduduk antar pulau, provinsi dan kabupaten/kota dan juga memberikan Jaminan hidup bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan selama masa darurat kesehatan.
Adriansyah menyampaikan bahwa, pemerintah seharusnya memperhatikan masyarakat yang saat ini masih tinggal di Huntara dan Tenda pengungsian.
“Paling tidak pemerintah pemprov Sulteng dan Palu, memberikan sembako bagi mereka di Huntara yang rentan terhadap Virus,” ujarnya .
Lanjutnya, saat ini dia bersama relawan lainnya sangat menghawatirkan kondisi penyintas yang tinggal dihuntara. Pasalnya, mayoritas dari mereka masih tinggal di tenda-tenda pengungsian dan huntara sangat jauh dari kondisi layak huni.
“Semenjak social distancing diterapkan, para pengungsi tidak pernah mendapat santunan apapun dari pemerintah,” ungkap Kadi sapaan akrabnya yang juga menjabat sebagai ketua di Sulteng Bergerak.
Lanjut kadi, dengan situasi sekarang yang tidak memungkinkan untuk berkumpul, maka aksi tuntutan mereka ini hanya dilakukan secara online, dan harapnya semoga bisa segera ditindaklanjuti oleh pemerintah.
“Yang paling penting pemerintah segera melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin di huntara dan tenda pengungsian,” pungkasnya (abd/ap)
Laporan : Adi Pranata
