PALU, Kabar Selebes – Bertambahnya pasien positif Covid-19 di Kota Palu, Sulawesi Tengah membuat sejumlah pihak khawatir. Tak terkecuali anggota DPR RI daerah pemilihan Sulawesi Tengah. Bukan hanya karena jumlah pasien positif corona, tapi juga jumlah orang dalam pengawasan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP ) paling di Palu di banding Kabupaten lain di Sulteng.
Anggota DPR RI Anwar Hafid banyaknya ODP dan PDP di Kota Palu sangat wajar mengingat Kota Palu adalah ibukota Provinsi Sulawesi Tengah sehingga menjadi pintu utama orang keluar masuk Sulawesi Tengah.
Sebenarnya kata Anwar Hafid, pemerintah telah mengambil kebijakan yang terukur secara teoritis diatas kertas dianggap mampu memutus rantai penyebaran covi-19 dengan menerapkan social distancing yang kemudian direvisi menjadi physical distancing atau jaga jarak fisik. Masyarakat diminta bekerja, belajar dan beribadah di rumah. Masyarakat dilarang keras membuat aacara atau berada di kerumunan massa.
“Namun karena tingkat kepatuhan masyarakat yg rendah dengan beragam alasan (ekonomi, sosial dan teologis) telah membuat kebijakan tersebut tidak efektif. Saat ini menurut kami kebijakan karantina wilayah atau lockdown tidak hanya untuk DKI Jakarta tapi meliputi JABODETABEK karena penyebaran yang awalnya di Jakarta saja sekarang sudah menyebar ke daerah sekitarnya meliputi Bogor, Depok, Tanggerang, Bekasi. Itu karena JABODETABEK adalah satu kesatuan social,” kata Anwar Hafid, Sabtu (28/3/2020).
Untuk Sulawesi Tengah kata dia, setelah belajar dari DKI Jakarta, maka sebelum terlambat pemerintah perlu mengambil kebijakan antisipasi yang tegas dan radikal dengan melakukan karantina wilayah atau lockdown khusus untuk Kota Palu.
“Alasannya pertama Kota Palu sebagai pintu utama lalu lintas orang keluar masuk Sulawesi Tengah harus segera ditutup untuk sementara waktu. Kecuali untuk makanan dan obat-obatan,” kata Anwar.
Kedua, harus ditutup juga untuk lalu lintats orang keluar masuk Palu untuk seluruh kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah guna melokalisir dan memutus penyebaran covid-19 di seluruh wilayah Sulawesi Tengah. Kecuali untuk logistik berupa makanan dan obat-obatan.
“Dalam situasi bencana atau krisis maka perlu berbagai skenario yang harus dihitung secara komprehensif dari mulai ringan, sedang sampai yang terburuk. Jalan kebijakan antisipasi penanganan yg di ambil haruslah langsung radikal untuk situasi yg terburuk, sehingga jika situasinya ringan dan sedang akan cepat teratasi dan jikapun buruk berarti kebijakannya suda sangat tepat,” tegas mantan bupati Morowali dua periode itu.
Untuk suksesnya karantina wilayah atau lockdown kata dia, mendisiplinkan masyarakat melaksanakan physical distancing, memaksa masyarakat untuk terus stay di rumah maka perlu pelibatan aktif aparat bukan hanya Polisi tapi juga TNI sebagai pemaksa dan penegakan hukum yang tegas sesuai UU No.6 thn 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, dalam UU itu setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di pidana dengan penjara 1 thn atau pidana denda paling banyak 100 juta rupiah.
“Tentu selama masa karantina wilayah akan banyak masyarakat, khususnya yang berpenghasilan menengah kebawah (pengangguran, pekerja harian informal, tukang ojek, pedagang asongan, tukang bagunan, penjaga tokoh dll) akan mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuknya perlu kehadiran negara agar memberikan BLT pada mereka agar mereka tetap bisa memenuhi kebutuhan makan dan sehatnya selama karantina diberlakukan,” lanjut Anwar.
Untuk menunjang keputusan itu lanjut Anwar, realokasi anggaran segera dilakukan, rumah sakit darurat segera dipersiapkan, pengadaan APD dan masker harus lebih dari cukup untuk segera di adakan. APD dan masker ini diprioritaskan buat para dokter dan para medis lainnya di seluruh Rumah Sakit dan Puskesmas sebagai garda terdepan deteksi awal di Sulteng, serta juga buat aparat Polri dan TNI yang membantu di rumah-rumah sakit.
“Selain itu peralatan rapid test untuk para dokter dan para medis, serta para OPD dan keluarganya, PDP dan keluarganya, juga buat warga masyarakat yg tinggal di radius 100 meter dari lingkungan yang terpapar. Jika hanya Kota Palu yang dikarantina atau lockdown kami merasa bahwa anggaran yg dimiliki Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota masih cukup mampu untuk menanggulanginya,” tandas Anwar yang kini menjadi bakal calon gubernur Sulteng itu.(abd)
Laporan : Abdee Mari
