PALU, Kabar Selebes – Meski diguyur hujan dan edaran bahaya wabah corona, tak menyurutkan niat massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Korban Bencana Bersatu untuk berkumpul menyuarakan tuntutan mereka di depan Gedung DPRD Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah, Jum’at (20/03/2020). Massa aksi menuntut pemerintah kota terutama panitia pansus kebencanaan segera memberikan dana stimulan kepada korban penyintas.
Aksi mereka diawali di depan gedung DPRD Kota dan berharap disambut oleh pemerintah, karena pihak DPRD Kota Palu tidak mau ketemu karena edaran mengenai ancaman COVID-19, akhirnya masa aksi berpindah ke gedung DPRD provinsi Sulawesi Tengah.
“Jika tidak ditanggapi kami akan datang dan menyegel kantor ini,” Ujar Freddy Onora, korlap aksi itu.
Ada 12 Tuntutan yang disuarakan pada aksi tersebut, diantaranya adalah segera cairkan dana stimulan tanpa tahapan dan tanpa syarat kepada korban bencana, dan berikan kepastian hukum atas kepemilikan Huntap.
Sesampainya depan gedung DPRD provinsi, Freddy melanjutkan orasinya dengan mengungkapkan bahwa sampai hari ini masih banyak warga yang tinggal di pengungsian bahkan banyak yang meninggal di tempat huntara.
“Mereka tak takut corona mereka lebih takut anak mereka tidak bisa sekolah dan tidak bisa makan esok hari,” lanjut Freddy yang aktif di LSM Sulteng Bergerak untuk membantu korban penyintas.
Dalam selebaran tertulisnya, masa aksi menuliskan data stimulan tahap II yang diberikan di daerah Sulawesi Tengah. Data itu merujuk pada ketidakpastian terkait realisasi dana stimulant pada tahap kedua tersebut.
Adapun data yang ditulis oleh masa aksi menunjukan bahwa, di Daerah Sulawesi Tengah pada tahap kedua realisasi dana stimulan, dari total 110.214 KK yang mengalami rumah rusak berat dan ringan pasca bencana, kurang lebih baru sekitar 2.272 KK mendapatkan Hak mereka, bahkan Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong belum mendapat kepastian akan dana stimulan tahap dua tersebut.
Dengan melihat data itu masa aksi dalam keterangannya menyatakan bahwa korban pasca bencana bertahan hidup dengan kerja serabutan, tanpa bantuan modal dari pemerintah.
Salah satu warga penyintas asal Sigi Biromaru Amir Dm dalam orasinya bahkan menuntut Doni Monardo selaku Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana turun ke lapangan untuk mengawasi dana yang diberikan. Dia mengungkapkan itu dengan alasan data yang dikirim sudah valid, sehingga dana hibah yang diguyurkan oleh pemerintah pusat sudah bisa diterima oleh korban penyintas.
“Sampai sekarang mana pertanggung jawabannya, saya sampaikan agar hukum harus turun untuk menyeldik itu dana,” ujarnya
Sampai sekitar jam 11 Wita menunggu tidak ada anggota DPRD Provinsi yang hadir, akhirnya masa membubarkan diri dengan diakhiri membaca 12 tuntutan yang disuarakan.
Laporan : Adi Pranata
.
.
