PALU, Kabar Selebes- Bertepatan dengan hari perempuan Internasional, Yayasan Sekolah Mombine Provinsi Sulawesi Tengah bersama dengan Mitra Setapak melaksanakan kegiatan Temu Perempuan Pejuang Sumber Daya Alam (SDA) yang adil dan berkelanjutan yang bertempat di salah hotel yang ada Palu Senin (9/4/2020) pagi.
Mewakili Direktur The Asia Foundations, Lili Hasanudin mengatakan bahwa kegiatan temu perempuan pejuang SDA yang adil dan berkelanjutan dilaksanakan bersamaan dengan peringatan hari Perempuan Internasional.
Sehingga itu kegiatan serupa juga dilaksanakan di wilayah Pontianak Kalimantan Barat.
Tujuannya dari kegiatan ini untuk memberikan gagasan dan peran perempuan didalam pengelolaan SDA dan apa kendala yang dihadapi Perempuan yang berperan dalam mengelola sumber daya alam.
“Karena jika pengelolaan SDA tidak terkendali dengan baik maka yang paling berdampak adalah perempuan dan anak,”ungkap Lili.
Ia juga menyampaikan bahwa kegiatan yang dilakukan ini untuk mengidentifikasi kegiatan- kegiatan apa yang dilakukan oleh perempuan di daerahnya masing masing dan apa kendala kendala yang dihadapi hal itu menjadi bahan rekomendasi.
Gubernur Sulawesi Tengah yang diwakili Kadis Sosial, Sulteng Ridwan Mumu mengungkapkan bahwa sangat mengapresiasi atas kegiatan temu perempuan pejuang sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh Yayasan Sekolah Mombine dan Mitra Setapak Sulteng.
Selain itu kegiatan ini juga untuk berbagi inisiatif bersama kelompok perempuan dalam menghadapi ketimpangan pengelolaan sumber daya alam di Sulteng, serta membangun konsolidasi dan agenda bersama untuk penguatan komunitas dan advokasi tata kelola hutan dan lahan.
Selain itu kegiatan temu perempuan pejuang sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan di isi dengan dialog publik dengan tema Penguatan peran perempuan dalam tata kelola hutan dan lahan di Sulawesi Tengah.
Saya nilai sangat tepat, karena dalam konteks tata kelola di sektor hutan dan lahan, masih banyak terjadi ketimpangan gender, maka diharapkan mitra setapak bersama programnya, diharapkan mampu menggunakan pendekatan gender responsive approach (gra) untuk memastikan keterlibatan perempuan dalam mendorong kebijakan sektor hutan dan lahan yang mengakomodir kebutuhan kelompok perempuan karena tata kelola hutan dan lahan yang baik.
Sangat berkaitan dengan keadilan gender yang harus diprioritaskan dalam semua proses, kelembagaan dan mekanisme tata kelola dalam rangka mempromosikan dan melindungi keterlibatan dan hak-hak perempuan.Sehingga mengintegrasikan gender pada tata kelola hutan dan lahan dengan mempertimbangkan berbagai perbedaan kebutuhan perempuan dan laki-laki di berbagai tingkat sosial ekonomi, merupakan hal yang sangat penting bagi perencanaan dan program kegiatan kedepan.(ifal)
