PALU, Kabar Selebes – Wakil Ketua II DPRD Kota Palu, Rizal Dg Sewang, meminta pemerintah Kota Palu lebih jeli dalam mengelola sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini disampaikannya menyusul masih banyak sektor PAD yang belum terkelola dengan maksimal, salah satunya adalah retribusi parkir tepi jalan.
Sumber PAD ini dinilai mampu memberikan pemasukan besar ke kas daerah. Namun faktanya justru yang masuk ke kas daerah tidaklah sesuai dengan fakta dilapangan. Dimana Rizal mengaku, berdasarkan data dari dinas perhubungan Kota Palu, saat ini hanya ada 272 titik parkir, dengan jumlah juru parkir (Jukir) 638 orang, yang setiap harinya hanya menyetor sebesar Rp 12.000, dengan estimasi perbulan hanya sebesar Rp 300.000.
Hal ini pula yang disayangkan oleh Badan Anggara DPRD, sebab pemerintah dianggap tidak mampu mengoptimalkan pos-pos pendapatan yang ada. Sebab dari hasil investigasi yang dilakukannya di salah satu titik parkir. Seorang jukir, perharinya mampu meraup keuntungan mencapai Rp 300 ribu dengan waktu kerja hanya sekitar 6 hingga 7 jam.
“Kita sudah sampaikan ke pemerintah, kalau memang ada niat naikkan PAD. Maka formulasi penarikan retribusinya dirubah, jangan hitung titik parkirnya, tapi juru parkirnya. Kalau setiap juru parkir menyetor Rp 300 ribu saja perbulannya, dikali 12 bulan, kita akan dapat sekitar Rp 2,2 milyar pertahunnya,” paparnya saat ditemui di ruang kerjanya pada Rabu, (13/11/2019).
Lebih jauh Ia, menyoal terkait jumlah papan reklame yang ada di kota Palu. Dari 3.000 jumlah papan reklame, hanya 70 yang memiliki izin. Sehingga kebocoran PAD di sektor ini sangatlah besar, meski Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan kota Palu berdalih tengah melakukan kajian menyangkut hal ini.
“Banyaklah potensi PAD kita yang tidak maksimal pengelolaannya. Jadi dengan adanya penambahan waktu yang dilakukan oleh Banmus tadi, maka kami akan lebih menggenjot pendapatan, dan Pemerintah kami harap tidak acuh akan masukan kami,” tegasnya.(Sobirin)
