PALU, Kabar Selebes – Ketua Komisi A DPRD Kota Palu Muthmainah Korona menyentil kecilnya honor yang akan diterima oleh para ketua RT dan RW di Kota Palu. Padahal, kinerja para ketua RT/RW pascabencana sangat tinggi terutama untuk pendataan warga korban bencana.
Muthmainah Korona menyebut, ketua RT/RW adalah pondasi awal pembangunan Kota Palu, sehingga seharusnya mendapat perhatian khusus oleh pemerintah Kota Palu. Apalagi pascabencana alam, berbagai tugas semakin berat dengan memastikan data para masyarakat terdampak apalagi keluarga korban terdata dalam kebijakan rehab rekon. Salah satunya adalah kebijakan jaminan hidup bagi pengungsi, dana stimulan dan dana santunan keluarga korban.
“Disamping itu pula, berbagai persoalan masyarakat di lingkungan RT dan RW sangat bertumpu pada ketua RT/RW dalam proses penyelesaiannya. Dan kami tahu betul tugas ketua RT/RW se-Kota Palu sangat berdedikasi atas tugas dan tanggungjawabnya selama ini,” kata Muthmainah Minggu (10/11/2019).
Sayangnya kata Muthmainah, ketika dia dan anggota Komisi A melakukan asistensi dengan 8 OPD kecamatan dan 46 Kelurahan Kota Palu, mereka menemukan besaran salari untuk ketua RT/RW hanya sebesar 150 ribu untuk RAPBD tahun 2020 dengan alasan keterbatasan kemampuan anggaran daerah.
“Pertanyaan kami adalah apakah dengan menaikkan salari ketua RT/RW se-Kota Palu dari Rp 150 ribu menjadi Rp 400 ribu akan berdampak pada beban anggaran daerah atau harus memaksimalkan efisiensi anggaran secara menyeluruh di semua OPD? Karena menurut kami ini soal komitmen mana yang harus diutamakan mana yg harus ditunda, dan ini sangat bergantung pada manajemen pengelolaan anggaran daerah,” tegas Muthmainah.
Dia berharap alokasi anggaran Rp 150 ribu per bulan untuk ketua RT/RW harus ditinjau kembali agar dinaikkan lagi.
“Dan perlu ada analisa efesiensi anggaran secara massif untuk me-realokasi anggaran pada hal – hal yang lebih penting untuk pembangunan kota Palu kedepan,” tandasnya.(*)
