Tutup
Sulawesi Tengah

Rapat Paripurna ke-9, Taslim: Persetujuan Semua Fraksi Adanya Komitmen Eksekutif dan Legislatif

148
×

Rapat Paripurna ke-9, Taslim: Persetujuan Semua Fraksi Adanya Komitmen Eksekutif dan Legislatif

Sebarkan artikel ini
Bupati Morowali, Taslim, saat memberikan tanggapan dalam Rapat Paripurna, Selasa (5/11/2019). Foto: Humas

MOROWALI, Kabar Selebes – DPRD Kabupaten Morowali menggelar Rapat Paripurna ke-9 masa persidangan ke-1 tahun 2019-2020, di Ruang Sidang Utama, Selasa (5/11/2019).

Rapat Paripurna tersebut dengan agenda mendengar tanggapan Bupati atas pemandangan umum fraksi terhadap pengantar nota keuangan dan RAPBD tahun anggaran 2020.

Ketua DPRD Morowali, Kuswandi, membuka Rapat Paripurna. Dihadiri Bupati Morowali Taslim, Wakil Ketua I Sarifudin Hafid, Wakil Ketua II Asgar Ali, dan 20 orang anggota dewan. Selain itu, Sekda Morowali, para Asisten, Staf Ahli, Pimpinan OPD, dan insan pers.

Dalam sambutannya, Bupati Morowali, Taslim mengatakan, bahwa dalam tanggapan fraksi terdapat beberapa catatan yang harus menjadi perhatian Pemerintah Daerah.

“Persetujuan semua fraksi memberikan makna adanya kesamaan komitmen antara eksekutif dengan legislatif untuk menyelesaikan pembahasan RAPBD tahun 2020 secara tepat waktu. Sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat dapat berjalan dengan berkelanjutan,” jelas Taslim.

Berikut jawaban Bupati atas tanggapan fraksi terhadap pengantar nota keuangan dan RAPBD tahun 2020 sebagai berikut;

  1. Pemerintah tetap berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh kewajiban utang jangka pendek tahun 2018, baik yang telah di proses tahun 2019 maupun untuk tahun 2020.
  2. Terhadap penurunan PAD, didasarkan pada penghitungan angka ril yang menjadi realisasi tahun 2019.
  3. Terkait dengan penghapusan dana lembur PNS/non PNS, usulan fraksi yang berharap tetap diberlakukan dengan pengecualian terhadap BPKAD, BP3D, dan Sekretariat DPRD. Tapi Pemda tetap akan mengoptimalkan waktu kerja, sehingga lembur dapat dikurangi atau dihilangkan.
  4. Mengenai peningkatan mutu pendidikan, Pemda tetap berkomitmen memberikan alokasi dana pendidikan sesuai dengan aturan yang berlaku, dengan mempertimbangkan kondisi wilayah dan kebutuhan serta SPM.
  5. Mengenai Rumah Sakit Pratama Paku, bahwa perhatian telah diberikan sejak tahun 2019, dengan menggelontorkan dana sebesar Rp3.077.119.520 dan Rp4.633.772.518 untuk operasional dalam penyediaan sarana dan prasarana.
  6. Untuk keberadaan dokter di Puskesmas Lantula Jaya, jika sejak Juli 2019 terdapat kekosongan dokter, maka akan segera diselesaikan dengan cara membantukan dokter dari RSUD Morowali.
  7. Mengenai Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk Kecamatan Bahodopi dan Bungku Tengah telah selesai tahun 2019, dan untuk tahun 2020 akan disusun RDTR di Lantula Jaya dan Bungku Timur.
  8. Padi organik akan menjadi program unggulan, sehingga akan terus dikembangkan, baik dari segi teknologi maupun dari segi luas lahan, serta pemasaran hasil tanam.
  9. Mengenai pemekaran desa dapat dilakukan, namun harus tetap memenuhi syarat sesuai UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
  10. Ground Water Exploration, secara khusus untuk daerah kepulauan akan dilakukan dengan pembahasan lebih lanjut.
  11. Mengenai dana desa, Pemda akan terus memberikan pembinaan dan pengawasan yang ketat selaku aparat pengawas APIP, agar dalam penatausahaan dan pertanggung jawaban tetap optimal.
  12. Dana Rp1 miliar per kelurahan merupakan program prioritas dalam RPJM, dengan tetap mengacu pada Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan, dan Surat Edaran Menkeu Nomor S-702/MK-07/2019 tentang Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 2020.
  13. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kelurahan Matano, ternyata masih menyisakan permasalahan dalam pengelolaannya, yang diakibatkan oleh kelalaian pihak ketiga, sehingga terdapat utang pembayaran listrik sebesar Rp223.225.687.
  14. Mengenai pengalokasian anggaran dari pendapatan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sebesar Rp2 miliar. Anggaran tersebut sebagian dimanfaatkan untuk program prioritas daerah.
  15. Usulan pembangunan pelabuhan peti kemas dan pemberian beasiswa diapresiasi oleh Pemda. Namun perlu dilakukan kajian dan pembahasan yang lebih mendalam.

Taslim menyampaikan terima kasih yang tak terhingga atas dukungan legislatif terhadap RAPBD tahun 2020. Proses ini akan dilanjutkan pada pembahasan di tingkat Panitia Anggaran. (Ahyar)

Silakan komentar Anda Disini….