PALU, Kabar Selebes – Ketua Komisi A DPRD Kota Palu Mutmainnah Korona mengatakan, problematika yang dialami oleh masyarakat terdampak saat ini adalah kesulitan dalam membayar iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, selain kelompok masyarakat miskin sebelum bencana alam terjadi. Penkot Palu diminta menambah alokasi sebesar Rp8,9 miliar untuk membantu masyarakat korban bencana.
“Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kota Palu, telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 10,4 miliar dalam rencana APBD 2020 untuk pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang akan dimasukan sebagai bagian dari Jameksda untuk bisa membantu masyarakat terdampak dalam hal layanan kesehatan,” kata politisi Nasdem itu, Minggu (3/11/2019) di Palu.
Namun, katanya lagi, karena ada peningkatan setoran dana BPJS dari 23 ribu/jiwa menjadi 40ribu/jiwa, maka alokasi anggaran tersebut tidak mampu menalangi jumlah masyarakat terdampak sebesar 37.682 yang tidak tersubsidi oleh pemerintah pusat.
“Sehingga sebaiknya Pemerintah Kota Palu harus memprioritaskan untuk mencari solusi terbaik dengan menambah alokasi anggaran sekitar Rp8,9 miliar,” katanya.
Sebagai komitmen kerja politik, tambah aktivis perempuan itu, akan terus mengawal dan memperjuangkan peningkatan alokasi anggaran untuk Jaminan Kesehatan Nasional bagi masyarakat Kota Palu bagi warga terdampak bencana 28 September 2018 silam.(*/patar)
