PALU, Kabar Selebes – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan pihak PT Pertamina (Persero) terkait pengawasan pendistribusian elipiji 3 kg, premium dan solar bersubsidi, Rabu (30/10/2019).
Dalam rapat yang digelar di salah satu kafe itu melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di Sulawesi Tengah. Kehadiran OPD itu guna mendengarkan laporan mereka terkait kurangnya pengawasan dari Pemerintah maupun pihak pertamina.
Dari pertemuan itu ada sekitar delapan kabupaten dan kota yang melaporkan kurangnya pengawasan terhadap bahan bakar bersubsidi dan elpiji 3 kg.
Kepala Dinas ESDM Sulteng, Yanmart Nainggolan mengakui, permasalahan minyak bumi dan elpiji 3 kg merupakan wewenang dari pemerintah pusat. Namun karena pihak ESDM ini berafiliasi dengan Kementerian ESDM makanya dari gubernur memberikan tugas tambahan untuk memfasilitasi permasalahan minyak bumi dan gas.
“Dari permasalahan tersebut, Gubernur membentuk satuan tugas (Satgas) untuk melakukan pengawasan, pendistribusian elpiji 3 kg, premium dan solar bersubsidi,” ungkapnya.
Yanmart mengakui, adanya satgas yang dibentuk oleh gubernur ini cukup efektif menyelesaikan masalah migas di daerah.
“Apabila terjadi permasalahan kami akan menggelar rapat untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. misalnya rapat terkait antrian panjang di SPBU yang disebabkan banyaknya perusahan industri khususnya industri pertambangan yang membeli BBM bersubsidi,”ujarnya. (ifal)
