PALU, Kabar Selebes – Pemerintah Kota Palu kembali merevisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021. Langkah ini dilakukan menyusul berubahnya sejumlah struktur Pagu Anggaran belanja akibat bencana.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Kota Palu, Arfan menjelaskan, perubahan ini dilakukan dengan mengacu pada Permendagri 86 tahun 2017, yang mengamanatkan perlu adanya evaluasi dan pengendalian. Selain itu hal ini telah dilakukan review dari inspektorat sebagai pengawas internal dan Kemenpan, yang telah menerbitkan surat untuk dilakukan penyesuaian kembali beberapa sasaran yang ada di dalam perencanaan selama lima tahun, dan menjadi pedoman untuk penyusunan anggaran pada 2021.
Dalam perubahan RPJMD, Pemkot Palu memprioritaskan mitigasi bencana dalam proses penyusunannya. Sebab saat ini telah terjadi perubahan pagu anggaran dengan masuknya berbagai dana hibah dari pemerintah pusat. Salah satunya adalah masuknya dana sebesar Rp 50 milyar untuk perbaikan rumah rusak berat tahap pertama.
Lebih jauh Arfan menjelaskan, perubahan RPJMD juga akan mempengaruhi struktur belanja. Sebab pada tahun ini Pemerintah Kota kembali menerima dana hibah dari pemerintah pusat sebesar Rp 820 milyar, dan secara otomatis pada APBD 2020 mendatang belanja tidak langsung akan jauh lebih besar.
Sebab dana tersebut harus masuk ke dalam Dokumen RPJMD, sehingga pada penyusunan anggaran 2020 mendatang, dana tersebut akan terbagi menjadi dua. Rp 31 Milyar masuk ke dalam dana operasional Badan Penanggulangan Bencana, sisanya Rp 700 milyar sebagai dana hibah.
“Struktur belajar pada tahun mendatang pasti akan berubah pak. Belanja tidak langsung yang sebelumnya hanya berkisar 47 persen, akan berubah menjadi lebih besar pada tahun 2020 karena masuknya dana dari pusat ini,” paparnya di hadapan anggota DPRD Palu, di ruang sidang utama pada Senin (28/10/2018).
Menyikapi hal ini, Armin ST, salah satu anggota DPRD Palu, meminta agar pemerintah kota melampirkan seluruh dokumen penyaluran dana hibah dari pemerintah pusat. Sebab dalam dokumen RPJMD sendiri, Pemkot tidak merincikan penyaluran dana tersebut.
“Kita harus tahu, kemana semua dana hibah dari pemerintah pusat itu disalurkan. Kan anggaran itu juga yang membuat APBD kita tahun ini naik menjadi sekitar Rp 2,1 triliun, makanya kita minta besok mereka untuk serahkan. Karena tadi diskorsing,” pintanya saat dikonfirmasi usai pembahasan.(Sobirin)
