PALU, Kabar Selebes – Ketua Komisi A DPRD Kota Palu yang membidangi Pemerintah dan Kesejahteraan masyarakat, Mutmainah Korona menyebut sangat tidak manusiawi jika eksekutif dan legislatif tak peduli terhadap gaji guru honorer yang saat ini hanya mendapatkan insentif sebesar Rp 250 ribu perbulan.
Olehnya itu, politisi partai Nasdem ini mengaku telah berkomitmen bersama seluruh anggota Komisi A untuk menjadikan hal ini menjadi salah satu hal prioritas yang akan diupayakan anggarannya pada tahun 2020 mendatang.
Bahkan dengan tegas ia mengaku akan menolak Rencana Kerja Anggaran (RKA), Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi mitra mereka, jika pembahasannya tanpa melalui komisi dan dokumen yang diserahkan sehari sebelum proses pembahasan.
Langkah ini dilakukan untuk menganalisa program OPD, sehingga jika ada anggaran yang tidak prioritas, maka pihaknya akan mendorong untuk peningkatan kesejahteraan para honorer.
“Prinsipnya di Komisi A, apapun yang menjadi perjuangan rakyat akan kami perjuangkan. Dan dari diskusi di internal kami sepakat untuk betul-betul mengkaji program di OPD, karena sungguh tidak manusiawi kita, kalau guru honorer sampai sekarang masih digaji Rp 250 ribu,”tegasnya di hadapan ratusan Honorer K2 saat melaksanakan Hearing, pada Jumat sore (18/10/2019)
Hal serupa juga diutarakan Wakil Ketua Komisi C, H Nanang. Dirinya mengaku bahwa persoalan honorer tidak dapat diselesaikan hanya melalui komisi. Sebab dalam proses penganggaran nantinya, Badan Anggaran adalah alat kelengkapan DPRD yang akan menjadi penentu dari seluruh program pengganggaran di tahun berikutnya.
“Personal ini tidak dapat diselesaikan sendiri, jadi dengan tegas saya selaku Wakil Ketua Komisi C dan Ketua Fraksi PKB, siap untuk mengawal proses penganggaran nantinya, terutama untuk para honorer,”Ungkapnya.
Sebelumnya salah satu perwakilan honorer K2, mengaku mereka menerima gaji sebesar Rp 250 ribu perbulan, bahkan saat ini ada beberapa dari mereka belum menerima insentif.(Sobirin)
