PALU, Kabar Selebes – Bencana gempa bumi dengan kekuatan lebih dari 7 SR disusul tsunami dan likuifasi yang mengguncang Palu, Sigi dan Donggala, pada 28 September 2018 lalu, meninggalkan penderitaan dan trauma mendalam yang berkepanjangan bagi masyarakat setempat khususnya pada perempuan dan anak.
Berbagai masalah sosial pun bermunculan seperti meningkatnya kasus perkawinan anak, peredaran narkotika, kekerasan seksual, perempuan rentan terserang penyakit reproduksi, terganggunya hak pendidikan anak, serta hak perempuan terkait sanitasi yang belum terpisah dengan laki-laki.
Menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersinergi bersama Lembaga Profesi, Dunia Usaha serta Organisasi Kemasyarakatan dan Keagamaan menggelar kegiatan “Palu Pulih untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak di Wilayah Pasca Bencana” yang dilaksanakan di Hunian Sementara (Huntara) Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah.
“Kegiatan ini kami laksanakan untuk meringankan beban fisik dan moril dengan memberikan pemulihan bagi perempuan dan anak penyintas bencana di Sulawesi Tengah. Selaras dengan program PUSPA yaitu Sinergi, kami menggandeng para ahli untuk bersinergi memberikan dukungan psikososial, layanan kesehatan, sosial dan hukum, serta pelatihan keterampilan bagi warga khususnya perempuan dan anak di wilayah pasca bencana,” ungkap Asisten Deputi Bidang Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha, Sri Prihantini Lestari Wijayanti dalam sambutannya.
Yanti menjelaskan bahwa kehadirannya bersama para mitra lembaga profesi dan dunia usaha sebagai bentuk kepedulian terhadap saudara-saudara di Palu, khususnya di Petobo.
“Kami harap kehadiran kami dapat sedikit menghibur dan mengurangi beban berat yang bapak dan ibu pikul. Untuk anak-anakku, kalian harus semangat, tidak boleh putus asa. Masa depan kalian ada di depan mata. Kalian masih punya waktu untuk membangun dan merajut harapan serta cita-cita karena itu adalah hak kalian,” tutur Yanti.
Di samping itu, Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Longki Djanggola menyambut baik kehadiran Kemen PPPA bersama berbagai lembaga profesi dan dunia usaha yang telah menggelar kegiatan Palu Pulih ini.
“Kami atas nama Pemerintah Sulawesi Tengah mengucapkan terima kasih atas kepedulian dan empati Kemen PPPA dan pihak yang terlibat lainnya dalam memulihkan dan membangkitkan semangat masyarakat khususnya dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Palu,” terang Longki.
Longki juga berharap agar ke depan tidak hanya Kemen PPPA, tapi Kementerian/Lembaga lain juga dapat ikut membantu dalam memberikan dukungan dan bantuan bagi masyarakat di Sulawesi Tengah khususnya di wilayah pasca bencana.
Kegiatan Palu Pulih, menyediakan berbagai Pelayanan/Konseling bagi masyarakat penyintas bencana di bidang kesehatan dan hukum; mini workshop terkait isu kesehatan, sosial, hukum, psikologi; pelatihan ekonomi perempuan berupa memasak bersama dan ketrampilan perempuan; serta layanan pendidikan bagi anak untuk membangun harapan seperti menggambar, mewarnai, mendongeng, dan mengisi pohon harapan.
Adapun berbagai pihak yang berpartisipasi dalam kegiatan Palu Pulih, antara lain yaitu Forum Lembaga Profesi Sahabat Perempuan dan Anak (FROSAPENA) yang terdiri dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Perhimpunan Dokter Keluarga Indonesia (PDKI), Junior Doctor Network Indonesia (JDNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI).
Partisipan lainnya ada Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI), Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI), Asosiasi Dokter Indonesia (ADI), Federasi Guru Independen Indonesia (FGII), Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Ikatan Konselor Indonesia (IKI), Perhimpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI); Dunia Usaha yaitu Ikatan Wanita Penguasaha Indonesia (IWAPI), Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI), serta Foodbank of Indonesia (FoI).
Selain itu adapula embaga Profesi dan Dunia Usaha Sulawesi Tengah yaitu Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Persatuan Perawatan Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia (IGTKI), Ikatan Notaris Indonesia (INI), Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI) dan Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI).
Bantuan Dana Bencana Rp107 M
Sebelumnya, Pemerintah Propinsi Sulawesi mengungkapkan, selama penanganan bencana mulai tanggap darurat hingga hari ini, sudah menerima bantuan dana dari berbagai sumber dalam negeri mencapai Rp107 miliar.
“Bantuan yang kami terima di 2018 sebesar Rp102 miliar dan Rp5 miliar di tahun 2019. Semuanya masuk ke APBD dan akan dipergunakan sesuai peruntukan. Termasuk permintaan atau amanah dari pemberi bantuan,” kata Gubernur Sulawesi Tengah H Longki Djanggola, Selasa, 17 September 2019.
Total dana yang diterima itu sudah termasuk Rp60 miliar bantuan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies meminta agar bantuannya digunakan untuk perbaikan jalan dan jembatan di wilayah terdampak bencana. (Patar)
