SIGI, Kabar Selebes – Menko Polhukam RI Wiranto menegaskan agar dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi (RR) pascabencana di Sulawesi Tengah agar melibatkan pengusaha lokal. Itu penting agar uang tidak beredar keluar dan bisa membantu perputaran ekonomi masyarakat di daerah. Juga menghidupi pengusaha-pengusaha lokal yang kehilangan pekerjaan. Dia juga mengingatkan jangan sampai proyek ini mangkrak atau tidak selesai.
“Itu juga sudah ditegaskan Presiden agar melibatkan pengusaha lokal. Kita berharap dengan melibatkan pengusaha lokal dan masyarakat bisa membantu perekonomian masyarakat.” kata Wiranto usai melakukan peletakan batu pertama Hunian Tetap bantuan Yayasan Buddha Tzu Chi, di Desa Pombewe, Kabupaten Sigi, Senin, 1 Juli 2019.
Menurut Wiranto, hingga saat ini memang masih ada permasalahan terutama di data untuk dana stimulan dan jaminan hidup.
“Kita masih akan rapatkan lagi untuk mencari solusinya,” kata Wiranto lagi.
Terkait bantuan hunian tetap, Wiranto berterima kasih kepada Yayasan Buddha Tzu Chi atas dukungannya. “Saya berharap yayasan lain juga membantu proses rehabilitasi dan rekonstruksi dan pembangunan hunian tetap,” ujar Wiranto.
Dalam sambutannya, Wiranto mengatakan posisi Indonesia dan kbhususnya Sulawesi Tengah itu pada areal Ring of Fire. Sehingga harus terus meningkatkan kewaspadaan akan datangnya bencana. Dia juiga mengingatkan agar proyek pembangunan huntap tidak megah di groundbreaking atau peletakan batu pertama saja tetapi setelah itu mangkrak.
“Kita berharap tidak ada lagi bencana,” ujar Wiranto.
Wiranto juga mengaku kondisi daerah ini beberapa hari setelah bencana benar=benar hancur. “Saya ke sini beberapa hari setelah bencana dan bisa menyaksikan begitu dahsyatnya kerusakan akibat amukan alam.” katanya.
Selain itu, Wiranto juga menyampaikan kepada masyarakat agar mematuhi rambu-rambu yang sudah dikeluarkan pemerintah seperti tidak lagi kembali di zona merah. “Karena itu penuh resiko dan bila ada bencana lagi maka akan merepotkan bukan hanya bagi masyarakat tapi kita semua,” tegas Wiranto.
Sementara itu Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo mengatakan sampai saat ini data yang diajukan pemerintah daerah untuk pencairan dana stimulan masih bermasalah. “Misalnya tidak adanyua Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Keluarga serta alamat.” kata Doni saat mendampingi Menko Polhukam Wiranto.
Menurut Doni, apabila masih ada kendala di data, Kementerian Keuangan tidak akan mencairkan dana. Jadi kami tetap berharap agar segera dilakukan perbaikan data bagi korban bencana untuk segera bisa mendapatkan dana stimulan.
Doni juga mengaku bahwa dana stimulan untuk tahap pertama sudah dicairkan dan tinggal mengunggu pemanfaatannya sebesar Rp235 miliar dari dana bantuan luar negeri.
Sayanya Doni tidak menyebutkan berapa jumlah data yang masih bermasalah.
Sebelumnya, BNPB juga menyurati bupati dan walikota daerah bencana untuk kembali melakukan validasi data penerima dana stimulan dan jaminan hidup seperti di Kabupaten Parigi Moutong sebanyak 350 Kepala Keluarga yang terindikasi duplikasi NIK dan Kartu Keluarga. Sedangkan di daerah lain masih ada ketidasesuaian data softcopy dan hardcopy.
Di kesempatan itu , sebelumnya Sekretaris Propinsi Sulawesi Tengah Dr H Hidayat Lamakarate MSi menyampaikan kebutuhan hunian tetap pascabencana sebanyak 8.788 unit.
Hidayat juga menyampaikan permasalahan dana stimulan yang belum maksimal. “Kami berharap agar pemerintah pusat memberikan dukungan dalam penyelesaian dana stimulan maupun rehabilitasi dan rekonstruksi,” ujar Hidayat.
Kepala Satgas Infrastruktur PUPR Arie Setiadi Moerwono dalam laporannya mengatakan pembangunan hunian tetap dilakukan dalam dua tahap. Untuk tahap pertama ini,
Kata Arie, untuk huntap di Kelurahan Duyu, Kota Palu sebanyak 450 unit di atas lahan seluas 38,80 hektar. Di Kelurahan Tondo-Talise akan dibangun 3.378 unit pada tahap kedua di atas lahan seluas 173,80 hektar. Sedangkan di Pombewe, akan dibanguna huntap selama dua tahap, yaitu tahap I sebanyak 500 unit dan 1.000 unit pada tahap II dan 3,460 unit dalam dua tahap yaitu tahap I sebanyak 650 dan 2,810 di tahap II di atas lahan seluas 138,4 hektar. Dengan demikian total lahan yang disiapkan untuk membangun 8,788 unit huntap yaitu 712.6 hektar. (ptr)
