PALU, Kabar Selebes – Sejumlah pendemo yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Kota Palu berunjukrasa di Kantor DPD Partai Golkar Sulawesi Tengah, Jalan Muhammad Yamin, Kota Palu, Kamis, 12 Juni 2019. Mereka menuntut transparansi rekruitmen calon legislatif, penggunaan dana saksi dan dana fraksi Partai Golkar di DPRD Kota Palu.
Korlap aksi Fachri Algifari meminta kepada pengurus partai Golkar Sulawesi Tengah untuk menjelaskan sejumlah keberatan yaitu adanya dana saksi yang tidak diterina saksi-saksi TPS serta dana fraksi sebesar Rp75 juta yang belum dipertanggungjawabkan oleh Ketua DPC Partai Golkar Kota Palu Eman Lakuana.
Aksi ini direspons Sekretaris DPD Partai Golkar Sulawesi Tengah Amran Bakir Nai. Di depan massa, Amran berjanji akan membawa aspirasi yang disampaikan Aliansi Pemuda Kota Palu.
“Apa yang disuarakan ini akan kami sampaikan ke pengurus dan segera dibahas,” kata Amran.
Fahri memberi waktu dua pekan kepada DPD Golkar Sulawesi Tengah untuk menyelesaikan kemelut internal itu dan disampaikan kepada Aliansi Pemuda Kota Palu.
Kepada sejumlah wartawan, Amran mengatakan Partai Golkar akan menempuh langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Terkait dana saksi, Amran mengaku sendiri menyerahkan dana sebesar Rp162 juta kepada DPC Partai Golkar Kota Palu untuk mencukupi kebutuhan dana saksi yang diperlukan.
“Kita akan mediasi dulu dengan mempertemukan para pihak yang terkait yaitu Ketua DPC Golkar Kota Palu Eman Lakuana dengan pihak yang berkeberatan terkait dana saksi dan dana fraksi,” kata Amran Bakir Nai.
Tentunya, kata Amran, untuk dana saksi, ha4us dicari dulu data-data. Sesuai jumlah tempat pemungutan suara (TPS) di Kota Palu 1,075 titik. “Kita butuh data berapa TPS yang tidak ada saksi dari Golkar dan dikemaanakan uangnya,” kata Amran.
Ahmad Umayer, caleg terpilih Partai Golkar untuk DPRD Kota Palu mengatakan, sebelumnya memang sudah ada kesepakatan antara caleg dengan partai untuk memungut biaya dari satu juta sampai lima juta rupiah per caleg untuk biaya saksi.
“Namun belum mencukupi sehingga meminta dukungan dari DPD PartaI Golkar Sulawesi Tengah dan mendapat bantuan sebesar Rp162 juta,” kata Ahmad Umayer.
Dari dana tersebut, setiap saksi di TPS dibayar sebesar Rp200 ribu per orang.
Sementara itu, Ketua DPC Partai Golkar Kota Palu Eman Lakuana membantah semua tudingan pendemo. Dia mengatakan Partai Golkar selalu bekerja secara profesional berdasarkan aturan dan mekanisme partai.
“Tetap berdasarkan AD/ART dan juklak partai dan peraturan lainnya. Jadi apa yang mereka tuduhkan itu semuanya tidak betul,” kata Eman saat dihubungi.
Soal siapa dibalik aksi itu, analisanya pasti orang-orang yang tidak puas dengan hasil Pemilu 2019 dan orang-orang yang haus dan serakah atas sebuah jabatan.
“Yaa… tapi hanya analisa sy,” kata Eman. (patar)
