POSO, Kabar Selebes -Masyarakat Poso yang tergabung dalam Aliansi Penjaga Danau Poso (APDP) mendatangi gedung DPRD Kabupaten Poso dalam rangka menggelar hearing dengan para anggota DPRD terkait kegelisahan warga atas rencana PT Poso Energy yang akan berencana melakukan pengerukan dasar danau Poso. Rabu 12 Juni 2019.
Dimana dengar pendapat itu dilakukan untuk mengingatkan kembali kepada anggota DPRD Poso agar menjalankan fungsi pengawasan yang benar dalam semua perencanaan terhadap pengawasan pembangunan yang ada di wilayah Poso.
Dengar pendapat berlangsung di aula gedung DPRD Poso yang dipimpin langsung oleh wakil ketua DPRD Poso Suharto Kandar bersama sejumlah anggota DPRD lainnya.
Sementara dari pihak APDP dihadiri langsung oleh sejumlah tokoh adat, tokoh masyarakat, lembaga pemerhati lingkungan, nelayan serta gabungan petani perwakilan dari warga kecamatan Pamona Bersaudara.
Dihadapan anggota DPRD para tokoh adat menjelaskan, jika rencana pengerukan dasar sungai danau Poso dilakukan oleh pihak Bukaka atau PLTA Sulewana untuk menambah debit air menggerakkan turbin PLTA.
Proyek pengerukan dasar sungai ini akan dilakukan sepanjang 12,8 km, lebar 40 meter dan kedalaman antara 2 – 4 meter, selain pengerukan pihak PLTA juga akan melakukan reklamasi di wilayah Kompo Dongi atau wilayah adat.
Kristian Bontinge anggota Aliansi yang juga tokoh adat di kelurahan Pamona secara tegas menolak adanya rencana pengerukan serta reklamasi danau Poso yang akan dilakukan oleh pihak perusahaan Bukaka.
Menurutnya rencana pengerukan sungai Danau Poso oleh PT Poso Energi akan menghilangkan kebudayaan masyarakat yang sudah ada sejak ratusan tahun di danau Poso, dimana lokasi pengerukan yang akan terjadi di wilayah Kompo Dongi.
“Saya mewakili warga Pamona Bersaudara yang tergabung dalam APDP, dengan tegas menolak pengerukan atau reklamasi danau Poso, silahkan membangun tapi jangan merusak adat ,budaya kami,” tegasnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Hajai Ancura, seorang nelayan Toposango menyampaikan, bahwa Kompo Donggi adalah wilayah adat yang dimana ada tradisi menangkap ikan yang sudah dilakukan ratusan tahun yang lalu oleh orang Sawidago dan orang-orang lain di sekitarnya.
Jika selain adat, di Danau Poso termasuk di Kompo Dongi, adalah tempat berkembang biaknya ikan-ikan endemik Danau Poso, dimana berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh tim Ekspedisi Poso danau Poso memiliki ikan-ikan endemik yang membutuhkan ekosistem khusus untuk berlindung dan berkembang biak.
“Ikan gobi, bungu masiwu yang membutuhkan batu-batuan untuk berlindung tinggal dan bertelur. Ada juga ikan-ikan jenis Oryzias Nigrimas membutuhkan rerumputan,” ucap Hajai.
Anggota DPRD Poso Iskandar Lamuka yang ikut dalam dengar pendapat tersebut merespon pernyataan dari Aliansi Penjaga Danau Poso dengan menyebutkan dirinya sejak awal menolak pembangunan yang merusak ekosistem, kearifan lokal dan merusak sumber hidup masyarakat.
Iskandar bersama sejumlah anggota DPRD Poso lainnya bahkan berjanji akan turun langsung untuk memantau lokasi yang akan dikeruk atau direklamasi oleh pihak PLTA Sulewana pada Jumat 14 Juni 2019 sekaligus akan memanggil dan mendengar keterangan resmi dari pihak PLTA.
“Bapak-bapak Aliansi yang datang bertemu kita hari ini, mereka tidak menolak pembangunan, tapi menolak kegiatan yang merusak,” ujar Iskandar Lamuka.
Pada kesempatan itu anggota DPRD Poso menyatakan bahwa mereka akan melakukan kunjungan langsung ke wilayah Kompo Dongi dalam minggu ini, dan memanggil PT Poso Energy untuk memberikan penjelasan.
Mendengar respon dari anggota DPRD, APDP berharap hal tersebut ditindaklanjuti melalui tahapan-tahapan kebijakan yang benar benar berpihak pada masyarakat Poso.
Sebelumnya dalam skema rencana pengerukan sungai danau Poso wilayah Kompo Dongi akan direklamasi untuk kebutuhan bekerjanya alat berat saat pengerukan sungai Danau Poso dilakukan. Di wilayah Kompo Dongi juga akan dibangun taman wisata air yang lengkap dengan area jogging, taman burung, dan tempat bermain anak. (RYN.Gode)
