POSO, Kabar Selebes – Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) RI, Salursa Widya melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Rabu 12 September 2018 kemarin.
Kunker tersebut dalam rangka menghadiri acara pembukaan Rapat Kerja Teknis Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Forum Komunikasi (Forkom) Pembangunan Sumber Daya Alam (SDA) se-Sulawesi Tengah di lokasi Siuri Cotage Tentena, Kecamataan Pamona Utara.
Tiba di lokasi kegiatan dimana para pejabat LKPP RI sebelumnya disambut dengan tarian adat, sebagai tanda warga yang baru pertama kali datang di wilayah Poso.
Rapat tersebut dihadiri para pengelola LPSE kabupaten dan kota se-Sulteng yang berlangsung tiga hari mulai Rabu hingga Jumat, 12-14 September 2018.
Selain dihadiri Bupati Poso, Darmin Sigilipu, para pejabat pengelola LPSE Sulteng, pejabat LKPP RI dan sejumlah kepala OPD Poso juga hadir mengikuti rapat pembukan ini.
Salursa Widya dihadapan peserta rapat menyampaikan, bahwa isu tentang pengadaan merupakan sebuah isu yang sangat penting di masyarakat.
Dimana jika Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang sangat besar yakni 2500 Triliun pertahun hampir 40 persen dibelanjakan untuk prosedur pengadaan.
Menurut Salursa Widya, maka fungsi pengelola sebagai pelayanan harus melayani masyarakat dan menginput data yang cukup penting soal pengadaan, karena harus serius serta jangan dipandang sebelah mata.
“Jangan dipandang main-main, karena input yang baik dapat menghasilkan output yang baik, jika pengadaan dilakukan yang benar dan membayar barang dan jasa harus sebesar nilainya,” ucap Salursa Widya.
Salursa Widya menyampaikan, para pengelola LPSE yang paling terpenting adalah memahami soal pemahaman bersama tentang pengadaan yang harus lebih benar. Ia berharap, dengan adanya rapat ini bisa menjadi ahli dalam proses pengadaan barang dan jasa.
Sementara Kasubag LPSE Sulteng, Syafri Arif dalam laporan panitianya mengatakan, rapat digelar salah satunya untuk menyatukan persepsi pengelolaan pelayanaan pengadaan secara elektronik se-Sulteng yang dimana dalam peraturan Presiden RI no 16 tahun 2016 tentang peningkatan pelayanan terbaik kepada para penguna pelayanan.
Kata Syarif Arif, rapat ini nantinya para peserta akan diberikan materi terkait pengelolaan pelayanan pengadaan dengan menghadirikan pemateri dari pejabat LKPP RI.
Bupati Poso Darmin Sigilipu menungkapkan, rapat kerja teknis tersebut merupakan suatu sarana penting dan sangat baik, guna menyamakan presepsi serta pemahaman demi kemajuan LPSE serta terwujudnya sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan di wilayah Sulteng.
Usai memberikan sambutan bupati Poso kemudian melakukan pemukulan gong sebagai tanda membuka secara resmi rapat kerja teknis LPSE se-Sulteng dan Forkom pembangunan dan SDA dengan tema “Transparan Pengadaan Barang dan Jasa serta Sinergitas dan Pelaksanaan Pembangunan Menuju Sulteng Berkualitas”.
Pemda Poso juga kemudian memberikan cendaramata ke pejabat Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP Indonesia. (RYN Gode)
