PALU, Kabar Selebes – Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Tengah mencatat angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sulawesi Tengah mengalami penurunan 2,41 poin yakni 69,79 poin di tahun 2017 dibanding tahun 2016 sebesar 72,10 poin.
Kepala BPS Sulteng Faizal Anwar mengatakan untuk IDI diperoleh dari pemberitaan media cetak yang beredar di Sulawesi Tengah. BPS tidak melakukan survei langsung ke masyarakat.
Lebih jauh Faizal mengatakan IDI Sulteng turun sebagai akibat penurunan pada aspek Hak-hak Politik (12,01 poin) dan aspek Lembaga Demokrasi (2,32 poin), sedangkan Aspek Kebebasan Sipil meningkat (9,64 poin).
“Di Sulawesi Tengah masih tetap pada kualitas yang sama yaitu pada kategori sedang. Rangking IDI Sulawesi Tengah stagnan di urutan keempat di Pulau Sulawesi,” ujar Faizal dalam jumpa pers Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sulawesi Tengah di Kantor Badan Pusat Statistik (BPS), Rabu.
Beberapa variabel menjadi penyebab turunnya angka IDI Sulawesi Tengah antara lain peran partai politik dalam proses kaderisasi turun 28,57 poin. Ancaman kebebasan berpendapat dan berserikat pada posisi buruk yakni 43,75 poin di tahun 2016 dan 10p poin di tahun 2017.
Keterbukaan dan peran birokrasi pemerintah daerah juga masih pada posisi buruk yaitu 40,60 poin pada 2016 dan naik 2,41 poin menjadi 43,01 poin di tahun 2017.
Begitupula peran DPRD juga masih posisi buruk yakni 48,28 poin pada 2016 dan 59,43 poin pada 2017 atau naik 11,15 poin.
Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Sulawesi Tengah Fachruddin Yambas mengatakan aspek tiga aspek penting yang dicatat BPS. Secara umum mengalami penurunan dari 2016 ke 2017.
Ini menunjukkan bahwa kita sedikit berperan sehingga indeks mengalami penurunan. Bukan hanya dari birokrasi maupun lembaga demokrasi atau partai politik tapi keterlibatan masyarakat umum.
Tidak cukup hanya peran pemerintah dalam menaikkan angka indeks demokrasi, tapi ini peran kita semua. Kadang kasus diluar dari perkiraan seperti kasus Tanjung Sari Banggai maupun demonstrasi yang sering dilakukan masyarakat.
“Kasus Tanjung Sari, perustiwanya yang tidak kami sangka. Bukan proses hukumnya. Saya kira apa yang sudah menjadi keputusan hukum kita terima dengan legowo,” kata Fachruddin.(ptr)
Jumpa pers Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sulawesi Tengah di Kantor Badan Pusat Statistik, Rabu. (Foto Patar)
