PALU, Kabar Selebes – Jalan tembus (bypass) Palu-Parigi dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu menjadi dua hal utama yang disampaikan Ketua Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusahan Muda Indonesia (Hipmi) Sulteng, Ishak Basir saat diundang Presiden RI Joko Widodo ke Istana Merdeka bersama ketua ketua BPD HIPMI se Indonesia di Jakarta, belum lama ini.
Ishak Basir meminta pemerintah pusat memberi perhatian serius terhadap kedua program tersebut. Menurutnya, percepatan pembangunan infrastruktur jalan tembus Palu-Parigi dibutuhkan untuk meningkatkan aksesibilitas demi pemerataan pembangunan di Sulteng. Bahkan, jalan ini juga tidak sekadar membuka jalur perhubungan darat, tetapi juga akan membuka jalur perdagangan antara Indonesia timur dan Indonesia barat.
Sebagai informasi, jalan tersebut bakal memangkas jarak Palu – Parigi dari sebelumnya 65 km kilometer (km) dan melewati pegunungan menjadi 33 km.
Demikian pula dengan Kawasan Ekonom Khusus (KEK) Palu juga menurut Baisak akan menjadi trigger pertumbuhan sektor industri pengolahan di ibukota Sulawesi Tengah. Keberadaan KEK menurut Baisak akan ikut menumbuhkan sentra-sentra industri kecil menengah (IKM) di Kota Palu dan sekitarnya, sehingga IKM dapat memanfaatkan peluang dari pembangunan infrastruktur dan pengembangan KEK di Palu.
Pertemuan dengan Presiden itu juga dimanfaatkan Hipmi untuk menyampaikan kendala-kendala yang mereka hadapi di lapangan, terutama di daerah. Hipmi ingin lebih banyak berpartisipasi dalam pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah. beberapa pengurus daerah HIPMI juga mengeluhkan minimnya pelibatan pengusaha lokal dalam gerakan pembangunan infrastrukur yang tengah gencar gencarnya dilakukan oleh pemerintah.
Dalam pertemuan itu, Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah siap mendorong para pelaku usaha, khususnya pengusaha muda, untuk terus tumbuh dan berkembang dalam memajukan perekonomian nasional bersama Hipmi. Termasuk pelibatan pengusaha lokal dalam proyek infrastruktur di daerah.
Dalam pertemuan itu, Presiden yang didampingi Menteri Koordinator bidang Ekonomi Darmin Nasution, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung, menyatakan, Indonesia membutuhkan lebih banyak pengusaha karena saat ini persentase pengusaha di Indonesia baru menginjak 3,01 persen dari jumlah penduduk.
Angka ini sangat jauh bila dibandingkan jumlah pengusaha di negara maju lain yang sudah menginjak angka 14 persen.(*/ABD)
