PALU, Kabar Selebes – Ketua Fraksi Nasdem DPRD Sulteng menyesalkan sikap pasif Pemerintah Propinsi Sulteng dalam menyikapi kasus eksekusi penggusuran pemukiman warga Tanjung Sari Kab. Banggai.
Dengan dalih normatif kasus ini murni persoalan hukum sehingga pemerintah daerah tidak bisa bertindak dan manyelami situasi kebatinan warga Tanjung Sari merupakan sikap yang sangat mengiris hati warga korban termasuk publik yang menyaksikan proses eksekusi tersebut, ujar Masykur.
Menurutnya alangkah jauh lebih bijak dan beradab jika Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Banggai tidak meninggalkan warganya berjuang sendiri dalam mempertahankan alas hak yang dimiliki.
Paling tidak, yang bisa dilakukan adalah turut melibatkan diri dalam melakukan upaya mediasi untuk jalan keluar yang lebih manusiawi atau paling tidak mengupayakan penundaan eksekusi, sebagaimana pengalaman sebelumnya yang pernah diupayakan di sana.
Masykur juga menyayangkan tidak adanya perhatian pemerintah dalam menyiapkan upaya penanganan pasca eksekusi terhadap warga korban. Sebanyak 1.411 jiwa warga dibiarkan mencari tempat perlindungan sendiri tanpa tempat berteduh dan bahan makanan dan minuman.
Yang ada hanyalah solidaritas kelompok warga yang memiliki kepekaan sosial membantu kebutuhan warga korban.
Bagaimana dengan anak-anak dan balita yang ada di sana yang menjadi saksi atas kasus ini. Trauma yang berkepanjangan ini yang mestinya negara melalui pemerintah daerah tidak lepas tanggungjawab atas hak ekonomi, sosial dan budaya warga negara..
Masykur berharap segera diupayakan langkah langkah rehabilitasi dan konseling serta pemenuhan kebutuhan mendesak warga korban di Tanjung Sari.
