PALU, Kabar Selebes – Ketua Fraksi Nasdem DPRD Sulawesi Tengah mendorong pembentukan pansus untuk kasus eksekusi lahan Tanjung dengan agenda melakukan investigasi hak-hak keperdataan warga dalam perspektif konstitusional.
“Kita ingin tahu dengan persis, duduk perkara eksekusi lahan Tanjung. Karena pola yang berlaku dilapangan menunjukan kesan seperti penggusuran,” ujar Masykur, 20/3/2018.
Menurut Masykur jangan sampai, atas nama hukum terjadi penghilangan atas hak-hak warga lainnya. Sebab, sungguh sulit diterima akal sehat, ada orang memiliki tanah se luas itu dengan objek yang mau digusur lebih dari 1000 kepala keluarga.
“Coba anda pikirkan, untuk kepentingan satu orang ahli Waris, negara menghilangkan hak keperdataan ribuan orang. Ini sungguh tak masuk akal,” terangnya.
Masykur menduga ada pihak yang telah menunggangi kasus perdata ini untuk tujuan yang lebih besar. Sebab, pengerahan pasukan untuk operasi eksekusi menunjukan sesuatu yang kontras.
“Kita ingin tahu siapa sesungguhnya telah mendorong eksekusi ini menjadi luas tak terkendali. Hak-hak keperdataan warga Tanjung diabaikan. Dan terkesan eksekusi seperti dipaksakan untuk mengejar target,” ujarnya.
Terkait hal itu, Masykur menegaskan bahwa pembentukan Pansus harus dimulai mengapa ada proses transaksi jual beli tanah di atas lahan orang.
Masykur juga meminta Bupati Banggai segera membuat daftar masalah administrasi pertanahan, terutama wilayah Kota Luwuk.
“bupati harus mengambil sikap, dan segera mengurus kebutuhan warga Tanjung Sari. Jangan dibiarkan rakyat menanggung beban tanpa kehadiran pemerintah,” jelasnya.
Khusus situasi terkini yang terjadi di lapangan Masykur mendesak kepada Ketua Pengadilan Negeri Luwuk untuk menghentikan sementara eksekusi sambil menunggu adanya keputusan hukum yang adil.
Dan kepada Bapak Kapolda Sulteng diminta untuk menarik seluruh pasukannya di lokasi pemukiman warga Tanjung Sari.(RLS)
