PALU, Kabar Selebes – Kepala BKKBN Sulawesi Tengah Abdullah Kemma mengatakan poin penting terkait pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) sub bidang KB Tahun 2018 salah satunya adalah meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan keluarga berencana.
Menurutnya hal itu akan meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat melalui dukungan peningkatan pemerataan pelayanan kesehatan, ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dan KB dalam rangka mendukung pencapaian prioritas nasional dalam rencana kerja pemerintah 2018.
“Untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan, pemerintah pusat menggelontorkan dana DAK untuk Sulawesi Tengah sebesar Rp. 11, 8 miliar lebih untuk alokasi DAK fisik sementara alokasi DAK non fisik sebesar Rp. 50, 9 miliar lebih untuk anggaran tahun 2018,” kata Abdullah Kemma saat acara sosialisasi tehnik pelaksanaan DAK sub bidang KB di salah satu hotel di Kota Palu belum lama ini.
Ia menyatakan, terjadi peningkatan alokasi DAK non fisik BOKB yang sangat besar dikarenakan adanya alokasi penambahan menu DAK non fisik yaitu operasional Balai Penyuluhan KB, operasional distribusi alokon, operasional integrasi program KKBPK dan program pembangunan lainnya di Kampung KB, operasional pembinaan program KB bagi masyarakat oleh kader PPKBD dan Sub PPKBD.
“Ini menunjukkan bahwa dari tahun 2008 -2012 terlihat korelasi positif antara peningkatan alokasi data dengan pencapaian indikator CPR namun pada 2012-2015 meski alokasi DAK KB terus meningkat namun CBR menunjukkan sebaliknya. Hasil evaluasi DKB Bappenas mengindikasikan adanya ketidak sesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan database serta belum optimal dan pemanfaatan sarana prasarana di KKB akan tetapi Hasilnya cukup menggembirakan,” jelasnya.
“Ini merupakan sebuah pencapaian yang sangat baik di bidang KB, karena dari hasil SDKI tahun 2017 menunjukkan adanya penurunan nilai TFR dari 2,6 menjadi 2,4 setelah stagnan lebih dari satu dasawarsa,” tambahnya.
Untuk itu, dalam rangka sinergitas dan peningkatan kuantitas dan kualitas pengelolaan teknis DAK sub bidang KB baik dari tingkat provinsi sampai kabupaten kota maka perlu dilakukan pertemuan tentang juknis pengelolaan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan sub bidang KB dari tahun-tahun sebelumnya serta perencanaan tahun 2019 mendatang.
Sementara itu, Fatnur Ketua Panitia kegiatan mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka sinergitas dan peningkatan kuantitas kualitas pengelolaan teknis DAK bidang KB baik dari tingkat provinsi,kabupaten/kota sampai pada tingkat kecamatan.
Menurutnya, kegiatan ini sangat penting dilakukan guna mengidentifikasi permasalahan berdasarkan hasil evaluasi pengelolaan DAK sub bidang KB tahun 2017. Disamping mengidentifikasi alternatif pemecahan masalah sekaligus melakukan sosialisasi petunjuk teknis pengalokasian sub bidang KB tahun 2018. (Sarifah Latowa)
