JAKARTA, Kabar Selebes – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menyatakan akan segera menyelesaikan piutang mereka di Sulawesi Tengah. BPJS sendiri memiliki piutang sebesar Rp.17 Miliar lebih.
Deputi Direksi Bidang Jaminan Pelayanan Kesehatan Rujukan BPJS Andi Afdal mengaku akan segera melunasi piutang kepada Pemerintah Provinsi Sulteng itu pada bulan februari dan Maret ini. Andi Afdal juga mengatakan, keterlambatan pembayaran piutang itu diakibatkan system pencairan APBN yang memiliki prosedur sendiri.
“Kami berihtiar bulan Februari dan paling lambat bulan Maret 2018 kami sudah bisa bayar. Selain itu sesuai ketentuan kami juga akan membayar pinalti sebesar satu persen setiap bulan dari jumlah tagihan yang terlambat,” tegas Afdal saat menerima rombongan komisi IV DPRD Sulteng yang dipimpin wakil Ketua DPRD Sulteng Muharram Nurdin Kamis (8/2/2018) di Jakarta.
Kunjungan kerja komisi IV DPRD Sulteng ke Propinsi DKI Jakarta itu memang menyempatkan waktu berkunjung ke BPJS Pusat. Rombongan Komisi IV tersebut yang didampingi Kadis Kesehatan, Kadis Sosial dan Karo Kesra Sulawesi Tengah diterima oleh Andi Afdal deputi Direksi Bidang Jaminan Pelayanan Kesehatan Rujukan.
Wakil Ketua DPRD Sulteng Muharram Nurdin yang menjadi ketua rombongan memang menyampaikan adanya sejumlah keluhan masyarakat yang penting untuk disampaikan kepada BPJS Pusat.
“Keluhan itu antara lain masyarakat menilai BPJS belum maksimal memberikan pelayanan kesehatan dan yang terpenting dari semua itu DPRD Sulteng berkepentingan untuk menyampaikan bahwa BPJS masih punya utang di Pemda Sulteng. Kami berharap BPJS bisa segera menyelesaikan utang tersebut,” kata Muharram.
Andi Afdal menyatakan sangat menghargai kunjungan komisi IV DPRD Sulteng dan sejumlah kepala dinas itu sebagai bentuk apresiasi terhadap BPJS.
“Anggaran BPJS sebesar 74 Triliun setiap tahun bersumber dari iuran peserta BPJS Dan APBN, oleh karena kasus utang di Sulteng sebenarnya adalah keterlambatan bayar yang terjadi sejak bulan Oktober 2017,” jelas Afdal.
Afdal berharap kehadiran DPRD Sulteng di kantor BPJS dapat menjadi support untuk memberikan pelayanan yang lebih baik.
“Melalui kesempatan ini kami berharap DPRD Sulteng dapat mendukung kami untuk menyosialisasikan kepada masyarakat tentang BPJS, iuran BPJS juga dibayar melalui program CSR perusahaan di daerah. Untuk memudahkan masyarakat untuk akses pelayanan BPJS kami sudah membuat aplikasi mobile JKN.” Tandasnya.(ABD)
