PALU,KabarSelebes.com – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), fokus melakukan pengendalian penduduk lewat analisis dampak kependudukan. Hal demikian disampaikan Kepala Perwakilan BKKBN Sulteng, Agus Putra Proklamasi, kepada awak media belum lama ini.
Menurut Agus, dari analisis tersebut, dapat dinilai hubungan timbal balik dan mekanisme hubungan antara masalah kependudukan diberbagai aspek pembangunan. Untuk melakukan analisis, kata dia, memerlukan koordinasi dan konsolidasi dengan para pihak agar program pengendalian penduduk bisa sampai merata hingga ketingkat paling bawah.
“Masalah kependudukan, erat kaitannya dengan pembangun disektor sosial, ekonomi, politik, pertahanan, keamanan, daya dukung alam dan daya tampung lingkungan. Kami berharap analisis dampak kependudukan ini, dapat dilakukan bersama,” katanya.
Ia juga berharap kepada pemerintah kabupaten, kota di wilayah Sulteng, segera membentuk koalisi kependudukannya dengan harapan para bupati dan walikota dapat membuat kebijakan tentang program kependudukan.
Tidak hanya itu, untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, lanjutnya, BKKBN Sulteng perlu menjalin hubungan kerjasama dengan pihak perguruan tinggi yang ada di Sulawesi Tengah.
Sementara itu, Laode, mewakili kepala seksi dampak kependudukan BKKBN Sulteng mengatakan, analisis dampak kependudukan dapat digunakan sebagai dasar perbaikan atau pengembangan kebijakan dan program pembangunan menuju keseimbangan antara penduduk, lingkungan, perkembangan keadaan sosial ekonomi, pertahanan dan keamanan.
“Hasil analisis ini, dapat dijadikan sebagai masukan dan arah kebijakan pembangunan dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan kependudukan agar penduduk dapat melakukan perannya sebagai pelaku pembangunan,” jelas Laode.
Selain itu, kata dia, dapat meningkatkan pengetahuan tentang pengelolaan dalam pengembangan model solusi strategis dampak kependudukan. Ia berharap kegiatan tersebut dapat mendorong stakeholder dan mitra lainnya terkait pemanfaatan hasil analisis dampak kependudukan sebagai dasar perencanaan strategis, kebijakan dan program kerja pembangunan. (Sarifah Latowa)
