PALU, KabarSelebes.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) sudah mengusulkan ke Kementerian Perhubungan anggaran sebesar Rp700 miliar guna memperpanjang landas pacu (runway) Bandar Udara Mutiara SIS-Aldjufri Palu untuk mendapat bantuan APBN mulai tahun anggaran 2018.
“Total kebutuhan dana sekira Rp700 miliar, sebagian besar untuk pembebasan lahan dan pelepasan hak-hak adat,” kata Kepala Dinas Perhubungan Sulawesi Tengah Abdul Haris Renggah yang dihubungi di Palu, Jumat (12/5/2017).
Menurut dia, Bandara Mutiara SIS-Aldjufri saat ini memiliki landas pacu 2.515 meter dan akan diperpanjang menjadi 3.000 meter ke arah selatan bandara tersebut.
Untuk perpanjangan itu, kata Haris, diperlukan pembebasan lahan sepanjang 500 meter dengan lebar kawasan 400 meter atau total sekira 200.000 meter persegi yang dikalkulasi dananya mencapai Rp300 miliar.
Selain pembebasan lahan, diperlukan biaya pelepasan hak-hak adat atas lahan-lahan milik adat di kawasan itu yang diperkirakan membutuhkan dana sedikitnya Rp200 miliar.
“Sementara itu biaya konstruksi perpanjangan landas pacu membutuhkan anggaran Rp200 miliar, sehingga total anggaran seluruhnya mencapai Rp700 miliar,” katanya.
Haris mengatakan bahwa pemerintah pusat memberikan perhatian khusus dalam pembangunan Bandara Mutiara Palu dan prasarana perhubungan lainnya di Sulawesi Tengah, baik bandara maupun pelabuhan.
Beberapa waktu lalu, kata Haris, Gubernur Sulteng Longki Djanggola yang didampingi Ketua Bappeda Sulteng Prof Dr H Patta Tope dan dirinya selaku Kadis Perhubungan, telah menghadiri rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo yang antara lain membahas pembangunan sektor perhubungan di daerah ini.
Perpanjangan landas pacu bandara ini merupakan langkah antisipasi meningkatkan penggunaan jasa bandara dan juga upaya Sulteng menjadikan Bandara Mutiara sebagai bandara antara embarkasi-debakasi haji yang menggunakan pesawat-pesawat berbadan lebar.
Bandara Mutiara SIS-Aldjufri Palu saat ini baru bisa didarati pesawat sebesar Boeing 737-900.
Ketua Bappeda Sulteng Prof Dr H Patta Tope yang dihubungi terpisah membenarkan usulan tersebut dan mengatakan bahwa usul itu masih akan mengalami penyesuaian setelah kunjungan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi ke Kota Palu beberapa hari lalu.
“Prinsipnya Menhub setuju atas usul perluasan Bandara Mutiara Palu, namun saat datang ke Palu beberapa hari lalu, beliau menanyakan kenapa lahan yang akan dibebaskan itu memiliki lebar sampai 400 meter,” ujarnya.
Menurut Patta Tope, lebar 400 meter itu merupakan ukuran ideal bagi sebuah landas pacu bandara.
Apalagi, kata guru besar ekonomi Universitas Tadulako Palu itu, Bandara Mutiara berada di dalam Kota Palu sehingga perluasan lahan untuk permukiman ke arah bandara bertumbuh sangat cepat.
“Kalau kita terlambat membebaskan lahan, nanti akan lebih sulit lagi membebaskannya saat lahan itu sangat dibutuhkan untuk bandara,” ujarnya.
Presiden Joko Widodo yang dijadwalkan berkunjung ke Kota Palu pada Senin 15 Mei 2017, diagendakan melihat dari dekat kondisi Bandara Mutiara SIS-Aldjufri Palu, Pelabuhan Pantoloan Palu, dan Kawasan Ekonomi Terpadu (KEK) Palu.
Sumber: Okezone.com
