PALU, Kabar Selebes – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus melakukan langkah-langkah strategis agar percepatan pemulihan dampak bencana di Kota Palu, Kabupaten Sigi, Donggala dan Parigi Moutong segera pulih kembali. BNPB juga akan segera memproses usulan dana stimulan dan santunan bagi korban meninggall dunia sebesar Rp2,5 triliun.
Sehubungan hal tersebut, Gubernur Sulawesi Tengah HLongki Djanggola dan Kepala BNPB RI Letjen Doni Monardo memimpin rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan pemulihan dampak bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi Sulawesi Tengah didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah HMohamad Hidayat Lamakarate, Kepala BMKG Pusat Prof Dwikorita Karnawati dan Pejabat Eselon I Kementerian Politik,Hukum dan HAM RI yang dihadiri oleh TNI/Polri, lembaga / kementerian teknis terkait, Wakil Bupati Parigi Moutong, Wakil Bupati Sigi, Bappeda Kota Palu, bertempat di ruangan Polibu, Kamis (17/1).
Pada kesempatan itu, Gubernur Sulawesi Tengah H Longki Djanggola menyampaikan untuk percepatan hunian tetap. Pihaknya telah menetapkan SK tentang penetapan lokasi tanah relokasi pemulihan akibat bencana di Sulawesi Tengah atas usulan dari pemerintah setempat, untuk kota Palu seluas 560,93 Ha yang meliputi kecamatan Tatanga seluas 79,3 Ha terletak di Kelurahan Duyu, Kecamatan Mantikulore seluas 481,63 Ha terletak di Kelurahan Tondo dan Kelurahan Talise, sedangkan Kabupaten Sigi terletak di Kecamatan Sigi Biromaru meliputi Desa Pombewe seluas 201,12 Ha dan Desa Oloboju 160,88 Ha, lokasi tersebut sudah memenuhi syarat karena telah dilakukan kajian melalui kementerian teknis dan JICA (Badan Kerjasama Internasional Jepang).
Menanggapi aspirasi masyarakat Balaroa dan Petobo agar direlokasi dekat pemukiman sebelumnya, Gubernur mengungkapkan bahwa pihaknya belum dapat menetapkan lokasi tersebut untuk dijadikan lokasi hunian tetap, karena belum diteliti oleh kementerian teknis, sehingga diharapkan pemerintah kota palu dapat mengusulkan kembali tambahan lokasi relokasi guna menjawab permintaan masyarakat.
“Kami masih menunggu usulan untuk diteruskan ke pemerintah pusat melalui bappenas yang akan mengkoordinir dengan kementerian teknis terkait,” sebutnya.
Lebih jauh Longki menuturkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama pemerintah kabupaten / kota yang terdampak bencana, telah menyusun rencana aksi untuk dijadikan master plan perubahan tata ruang Sulawesi Tengah.
Sementara itu Sekretaris Daerah Prov.Sulawesi Tengah Mohamad Hidayat Lamakarate selaku Ketua Percepatan Pemulihan Dampak Bencana Sulawesi Tengah sekaligus Ketua Pusdatina Sulawesi Tengah melaporkan, sesuai data Pusdatina Prov. Sulteng pertanggal 7 Januari 2019 dan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah nomor 360/006/BPBD-G.ST/2019 yang bersumber dari kabupaten / kota dan NGO, bahwa korban meninggal dunia akibat bencana yang telah dimakamkan oleh pihak keluarga sesuai by name by address berjumlah 2.657 jiwa dan korban meninggal yang tidak teridentifikasi berjumlah 1.016 jiwa yang dikuburkan secara massal di dua tempat yakni di Pantoloan sejumlah 35 jiwa serta pemakaman umum peboya 981 jiwa.
Adapun korban yang dinyatakan hilang oleh keluarga berjumlah 667 jiwa, sehingga jumlah total keseluruhan korban yang dinyatakan meninggal dan hilang adalah 4.340 jiwa.
Selanjutnya Hidayat menyampaikan pengungsi yang terdampak di Pasigala dan Parigi Moutong tersebar pada 400 titik pengungsian, dengan jumlah 53.182 KK, jika di simpulkan secara jiwa maka jumlah keseluruhan sebanyak 172.635 jiwa. Sedangkan kondisi rumah masyarakat, menurutnya terdapat 40.085 rusak ringan, 26.122 rusak sedang, 29.771 rusak berat, 4.050 rumah yang dinyatakan hilang akibat gempa bumi, tsunami dan likuifaksi.
Selain itu, Hidayat juga menjelaskan berdasarkan combine data bencana kab / kota kebutuhan huntara untuk Pasigala sebanyak 1.711 Unit atau 20.610 bilik. Dari laporan pemerintah kabupaten parigi moutong berdasarkan konfirmasi terakhir, bahwa masyarakat disana tidak membutuhkan huntara, namun yang mereka butuhkan adalah dana stimulan sesuai jumlah kondisi rumah yang rusak sebanyak 5.550.
Mengakhiri rapat tersebut, Kepala BNPB RI Letjen Doni Monardo menyampaikan sesuai surat Gubernur Sulawesi Tengah nomor 368/012/BPBD perihal permohonan bantuan tanggal 8 januari 2019, pihaknya akan merealisasikan.
”BNPB akan segera memproses usulan dari pemerintah propinsi Sulawesi Tengah terkait pengajuan dana stimulan dan dana santunan”, jelasnya.
Lebih lanjut dikatakan penataan percepatan pemulihan dampak bencana, apabila terdapat masyarakat yang belum mau mengikuti arahan dari pemerintah, Kepala BNPB menghimbau perlu dibentuk tim terpadu dan berharap unsur TNI / Polri ikut terlibat melakukan pendekatan kepada para tokoh serta melibatkan media untuk untuk mensosialisasikan program-program pemerintah ke depan terutama yang berhubungan dengan penataan kembali.
Selain itu, untuk rencana tata ruang wilayah yang terdampak bencana, diperlukan pula melibatkan para pakar yang telah didukung teknologi yang semakin canggih mengingat sulawesi tengah masuk kawasan yang rentan gempa bumi dan bisa menimbulkan stunami dan likuifaksi. (humas)
