JAKARTA, Kabar Selebes – Sebelum terjadi gempa bumi 7,4 skala richter (SR) di Donggala, Palu dan Mamuju, Perkumpulan SKALA telah memberikan antisipasi cegah bencana pada Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola. Pada 30 Juli 2018, pihaknya telah bertemu Longki memaparkan hasil riset dan akan terjadi bencana gempa dan tsunami pada 2018.
“Informasi tersebut kami sudah serahkan kepada gubernur pada 30 Juli 2018, laporan data di lapangan, itu kami berikan kepada Gubernur Longki, bahkan kami sebutkan, ‘Pak Longki, ini menurut kami sebenarnya jadwal berulang kembali, kenapa kami menyebutkan hal tersebut. Karena 2014 sudah terjadi 2016 itu. Ini kalau dua kali, 2018 sebenarnya bakal terjadi gempa pak’,” ungkap Rini.
Rini menyampaikan itu dalam diskusi dengan tema ‘Audit Tata Ruang : Menelisik Pengetahuan Lokal Atas Ruang dan Kebijakan Pembangunan Nasional” di Bakoel Coffe, Jakarta Pusat, Minggu (6/1/2019) seperti dikabarkan Merdeka.com.
Tetapi hasil riset tersebut malah diacuhkan Longki. Malah, kata Rini, Longki meminta agar pihaknya jangan menakut-nakuti masyarakat dengan hasil riset tersebut. Tidak hanya itu, pihak Pemerintah Daerah pun takut hasil riset membuat para investor kabur.
“Pemerintah daerah itu khawatir soal investor, yang kedua juga dia menyebutkan jangan takut-takuti masyarakat,” kata Rini.
“Tapi lagi-lagi mungkin riset kami hanya dianggap isapan jempol bahwa tidak bakal terjadi. Bahkan kami secara terbuka menawarkan diri untuk menjadi timnya,” ungkap Rini.
Sebelumnya, pada 28 September 2018, Gempa bumi 7,4 skala richter (SR) terjadi di Donggala, Palu dan Mamuju, mengakibatkan gelombang tsunami. Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati mengatakan, tsunami yang muncul akibat gempa tersebut masuk level siaga dengan ketinggian setengah meter hingga maksimum 3 meter.
“Gempa bumi tersebut menimbulkan tsunami dengan level siaga yakni ketinggian lebih dari setengah meter maksimum 3 meter, waktu (air) tiba 17.22 WIB, sehingga waktu mengumumkan gempa BMKG juga mengumumkan peringatan dini tsunami,” katanya dalam jumpa pers di kantor BMKG, Jakarta, Jumat (28/9/2019). (MDK/ABD)
