PALU, Kabar Selebes – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menegaskan bahwa seluruh rapat pemerintahan daerah (Pemda) harus dihentikan saat azan berkumandang. Selain itu, seluruh kegiatan pemerintahan harus berhenti 30 menit sebelum waktu salat bagi umat Islam.
“Kalau ada kepala dinas yang masih melanggar aturan ini, hari itu juga akan saya berhentikan,” kata Anwar dengan tegas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang berlangsung di halaman Gedung Pogombo Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Selasa (4/3/2025).
Dalam rakor yang dihadiri oleh Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido dan Sekretaris Daerah Novalina, Anwar Hafid menekankan bahwa seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Sulawesi Tengah harus menyatukan visi dan misi dalam mewujudkan janji kampanye yang telah disampaikan kepada masyarakat.
“Kita ini hanya koordinator, tidak punya wilayah dan rakyat. Yang punya rakyat itu bupati dan wali kota. Maka jangan ada lagi ego sektoral. Semua program, sekecil apa pun, harus diketahui oleh kepala daerah setempat,” tegasnya.
Gaya Kepemimpinan Modern dan Program Prioritas
Gubernur menyoroti pentingnya gaya kepemimpinan modern yang mengedepankan keterbukaan dan kejujuran antara atasan dan bawahan. Menurutnya, model kepemimpinan lama yang hanya mengandalkan garis komando sudah tidak relevan lagi di era saat ini.
“Hari ini semua orang bekerja menggunakan rasio dan pemikirannya. Tidak bisa lagi ada kepala dinas yang memerintah bawahan tanpa pertimbangan rasional,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Anwar juga memaparkan program-program prioritas yang menjadi landasan pemerintahannya, seperti Berani Cerdas untuk pendidikan, Berani Sehat untuk layanan kesehatan, Berani Menyala dalam penyediaan listrik, serta Berani Panen Raya yang berfokus pada ketahanan pangan. Ia menekankan bahwa seluruh program ini harus dijalankan secara konkret dan tidak hanya sekadar wacana.
“Kami ingin memastikan tidak ada lagi pungutan di SMA dan SMK. Beasiswa akan diberikan bagi semua yang ingin kuliah, baik anak ASN maupun masyarakat umum. Sementara di bidang kesehatan, tidak boleh ada satu pun warga Sulawesi Tengah yang tidak memiliki jaminan kesehatan,” ujarnya.***
