PALU, Kabar Selebes – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah (Kakanwil Kemenkumham Sulteng), Hermansyah Siregar, menjalin silaturahmi dengan Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI) perwakilan Sulteng, M. Iqbal Andi Magga, dalam pertemuan yang berlangsung pada Selasa, 5 Desember 2023.
Dalam kunjungannya, Kakanwil Hermansyah didampingi oleh para Kepala Divisi, pejabat Administrator, serta Kepala Satuan Kerja Pemasyarakatan dan Keimigrasian se-Kota Palu dan Donggala. Mereka disambut hangat oleh Ketua ORI Perwakilan Sulteng, M. Iqbal Andi Magga, beserta jajarannya di Kantor ORI Sulteng, Jalan Dr. Wahidin, Kota Palu.
Hermansyah Siregar menjelaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat hubungan baik antara Kemenkumham Sulteng dan ORI, mengakui peran penting ORI dalam meningkatkan kualitas pelayanan sejak kepemimpinannya dimulai pada 5 Oktober 2023.
“Kami masih baru menjabat di Sulawesi Tengah, tentu dalam penunaian tugas, dukungan dari seluruh pihak kami butuhkan, khususnya ORI Sulteng yang memiliki peran penting dalam pengawas serta peningkatan kualitas pelayanan kami kepada masyarakat,” ujar Kakanwil Hermansyah.
Ketua ORI Sulteng, M. Iqbal Andi Magga, menyambut baik kunjungan tersebut dan berharap bahwa pertemuan tersebut dapat memperkuat sinergi antara kedua lembaga. Ia juga menyatakan dukungan terhadap berbagai program yang dilakukan oleh Kanwil Kemenkumham Sulteng, terutama dalam memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik.
“Pastinya kita akan saling mendukung, memberikan pelayanan publik dengan sebaik-baiknya, kita juga bersyukur bahwa saat ini berjalan dengan baik,” ungkap Ketua ORI Sulteng.
Di akhir kegiatan, kedua pimpinan sepakat untuk membahas berbagai rencana aksi bersama, dengan komitmen memajukan bangsa dan daerah, terutama dalam isu-isu pemasyarakatan, pemajuan hak asasi manusia, dan berbagai permasalahan lainnya. Sinergi antara Kemenkumham Sulteng dan ORI Sulteng diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Sulawesi Tengah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
