PALU, Kabar Selebes – Pemerintah Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, mengatakan pencegahan kekerasan berbasis gender perlu melibatkan peran kaum laki-laki guna meminimalisir dampak yang ditimbulkan.
“Laki-laki memiliki peran penting, baik dalam mencegah maupun penanganan kekerasan gender, baik di lingkungan keluarga maupun sosial masyarakat,” kata Wali Kota Palu Hadianto Rasyid saat menghadiri Lokakarya Implementasi Roadmap dan Rencana Aksi Pelibatan Laki-laki Dalam Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender di Palu, Senin (20/6/2022).
Menurut dia, dalam berbagai kasus kekerasan laki-laki lebih dominan sebagai pelaku, namun tidak semua laki-laki menjadi pelaku kekerasan, sehingga kehadiran kaum pria dalam melakukan pencegahan, salah satunya melalui kampanye ramah perempuan dan anak.
Sebab, kata dia, perempuan dan anak sering kali menjadi korban kekerasan fisik maupun psikis yang dipicu berbagai latar belakang masalah.
“Laki-laki dilahirkan sebagai khalifah atau pemimpin, baik di lingkungan keluarga maupun segmen lain. Predikat pemimpin melekat pada laki-laki harusnya mampu mengayomi kelompok rentan terhadap kekerasan,” ujar Hadianto.
Untuk mendukung langkah tersebut, Pemerintah Kota Palu juga melakukan upaya percepatan pembentukan keluarga ramah perempuan dan peduli anak.
Ia mengemukakan di era ini kesetaraan gender mengisi berbagai ruang sudah menjadi hal biasa, seperti bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik dan sebagainya perlu mendapat dukungan kaum laki-laki.
Sebab, lanjut Hadianto, perempuan memiliki potensi yang sama sebagai makhluk sosial, dengan potensi yang ada maka perlu ruang ekspresi dan akses bagi mereka.
“Pada umumnya kekerasan terhadap pada perempuan dilatarbelakangi faktor ekonomi, yang bisa berdampak pada hubungan rumah tangga retak. Di sisi lain, kekerasan anak dapat diakibatkan karena kurangnya perhatian orang tua,” tuturnya.
Ia mengemukakan pencegahan kekerasan perempuan dan anak sejalan dengan program prioritas Pemkot Palu yang menjadikan ibu kota Sulteng sebagai kota untuk semua dengan keramahan penduduknya.
“Membangun ketahanan perlindungan terhadap kelompok rentan perlu dukungan para pihak, mulai dari pemerintah, pemangku kepentingan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), komunitas termasuk masyarakat,” demikian Hadianto.(ant/abd)
Sumber : Antara
