MOROWALI, Kabar Selebes – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Morowali melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMDP3A) menggelar Focus Group Discussion (FGD) pada Selasa (29/6/2021).
FGD bertajuk “Penyelarasan Persepsi BUMDes sebagai Kekuatan Ekonomi Pedesaan Guna Mewujudkan Morowali Sejahtera Bersama”. Digelar di Gedung Serbaguna, Kelurahan Matano, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.
Dibuka langsung Bupati Morowali, Taslim, dan dihadiri seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), para Camat, Kepala Desa dan Ketua BPD se-Kabupaten Morowali.
Kepala Dinas PMDP3A, Abdul Wahid Hasan mengatakan, bahwa FGD digelar untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan pemerintahan desa guna menyamakan persepsi antara kepala desa, perangkat desa, ketua dan anggota BPD, dalam pelaksanaan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
“BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa harus dikelola secara baik dan profesional, agar meningkatkan pertumbuhan perekonomian di desa. Dengan demikian harus ada sinergitas antara kepala desa, ketua dan anggota BPD sebagai mitra kerja dalam pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan desa,” jelasnya.
Diketahui, sebagai upaya memenuhi tuntutan dan kebutuhan penguatan BUMDes, Pemkab Morowali membangun kerjasama dengan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) Provinsi Sulawesi Tengah. Ditandai dengan penandatanganan MoU (nota kesepahaman) antara Bupati Morowali dan pihak PINBUK.
FGD merupakan salah satu dari rangkaian pendampingan PINBUK Sulteng kepada pengurus BUMDes di Morowali. PINBUK sendiri akan mengawal, memberikan pendampingan dan pelatihan BUMDes selama satu tahun ke depan.
Taslim menyebutkan, FGD bertujuan untuk menyamakan persepsi seluruh pihak yang terlibat dalam mengurus BUMDes. Bahwa BUMDes memiliki peran yang sangat besar sebagai ujung tombak penguatan ekonomi di desa dalam representasi pemerintah dan masyarakat desa.
“BUMDes dibangun untuk menopang ekonomi masyarakat desa. Saat ini kita berkumpul demi kebaikan kita, sebab BUMDes merupakan tanggungjawab kita bersama. Di forum ini kita berdiskusi dan akan diberi arahan terkait permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam menjalankan BUMDes,” ujarnya.
Diuraikannya, dalam rangka meningkatkan pelayanan BUMDes, bahwa program unggulan Tahajud (Taslim – H. Najamudin) yakni Rp.200 juta per desa, bukan tiba masa tiba akal. Program itu dibentuk melalui perencanaan yang matang. Sehingga dalam pelaksanaannya harus benar tepat sasaran dan diatur melalui regulasi yang jelas agar tidak menemui hambatan di kemudian hari.
Taslim juga menegaskan bahwa banyak program lainnya yang menunjang dalam mewujudkan visi Sejahtera Bersama. Sehingga adanya pemerataan ekonomi yang diperoleh masyarakat.
“Di lapangan banyak potensi usaha yang dapat dikembangkan masyarakat, tetapi ada kendala, salah satunya modal. Seperti di wilayah kepulauan, akan sulit mengakses perbankan dan jarak antar pulau dan darat tidaklah dekat,” ungkapnya.
“Maka Rp.200 juta itu diperuntukkan sebagai modal untuk pengembangan usaha. Sehingga masyarakat tidak kesulitan lagi untuk mengembangkan usahanya. Jika dikelola dengan baik, tentu akan meningkatkan kesejahteraan,” sebutnya lagi.
Masih banyak program lainnya yang menunjang kesejahteraan masyarakat. Terutama adalah bagaimana bantuan harus tepat sasaran. Tidak disalahgunakan para oknum yang tidak bertanggungjawab.
“Olehnya saya minta kita bersinergi. Manfaatkan program agar tepat sasaran. Saya tidak inginkan pembangunan 2000 unit rumah, pengadaan ribuan perahu fiber dan kucuran dana Rp.200 juta per desa tidak menyelesaikan persoalan,” tegasnya.
Taslim juga mengimbau, agar seluruh pihak yang terlibat, khususnya dalam menjalankan BUMDes dapat bertanggungjawab dan bersinergi serta bergerak kolektif dengan Pemda demi mewujudkan Morowali Sejahtera Bersama.
“Saya berharap agar Morowali dapat menjadi daerah percontohan yang melahirkan BUMDes hebat dan andal dalam membangun perekonomian masyarakat desa,” tandasnya. (*/ahl)
Laporan: Ahyar Lani
