PALU, Kabar Selebes – Ketua Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) DPD Partai Demokrat Sulawesi Tengah, Rasyid Pusadan mengatakan tuduhan tidak ada kemajuan partai selama dipimpin Anwar Hafid adalah tidak benar dan sangat subjektif. Sebelumnya pernyataan itu terlontar dari salah satu mantan kader Demokrat, Yusrin L Bana yang mengaku telah mengundurkan diri.
Rasyid Pusadan menyatakan, Yusrin L Bana justru dipecat karena tergabung dalam Gerakan Pengambil Alihan Paksa Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhyono (AHY) di pusat dan Anwar Hafid (AH) di Sulteng.
Oleh sebab itu menurut Rasyid, argumentasi subjektif ini tak lepas dari keterlibatan Yusrin dalam Gerakan yang hendak mengkudeta kepemimpinan AHY yang sah dan AH di Sulteng. Pernyataan pengunduran diri kata dia adalah apologi untuk menutupi tindakan indisipliner untuk menggulingkan AHY sebagai pemimpin yang sah di Pusat dan di Daerah.
“Pertama Yusrin sudah dipecat sejak tanggal 25 Februari 2021 karena terbukti terlibat dalam kudeta AHY di daerah. Atas tindakan tersebut, DPP Pusat telah memutuskan sanksi pemecatan atas tindakan kader yang indisipliner dan hendak melanggar keputusan Kongres dan AD-ART Partai,” ujar Rasyid kepada media ini, Kamis (04/03/2021).
Ia mengungkapkan selama catatan kepemimpinan Partai Demokrat di Sulteng tidak ada yang bisa membantah kesuksesan Anwar Hafid secara politik. Baik selagi masih menjabat Bupati di Morowali, dan setelah terpilih menjadi Anggota DPR-RI pada Pileg 2019.
“Kepemimpinan partai Demokrat sebelum AH justru tidak semaju dan seberkembang sekarang ini. Bahkan partai ini pernah jatuh terpuruk sebelum dipimpin AH,” ucapnya.
Alasan subjektif selanjutnya kata dia adalah seputar kantor, surat menyurat, kehadiran di reses, kurangnya komunikasi. Yang paling parah kata dia adalah saking pragmatisnya cara berpikir Yusrin, ukuran sukses indikatornya adalah urusan berbagi rezeki.
Kata dia urusan seputar kantor memang benar bahwa itu menjadi marwah partai politik. Tetapi sukses dan tidaknya tindakan politik kata dia sangat rendah jika diukur dari hal remeh seperti kantor.
Kedua, soal keikutsertaan di reses, Yusrin adalah pengurus dan juga kader, semestinya tanpa diperintahkan dirinya berhak ikut dan wajib hadir di semua tempat dan titik reses.
“Argumentasi Yusrin justru menggambarkan sosoknya yang merupakan politisi karbitan dan tidak mengerti soal loyalitas dan terpimpin dengan keputusan organisasi,” cetusnya.
Urusan rezeki lanjut dia, benar bahwa tujuan berpolitik adalah selain memenuhi hasrat berkuasa, kita juga ingin minimal dapat memenuhi kebutuhan domestik. Akan tetapi, jika motivasi utama berpolitik hanya soal “isi perut” ini adalah pandangan dan motivasi politik paling rendah.
Justru tindakan ini kata Rasyid hendak menelanjangi kualitasnya sebagai politisi pragmatis dan karbitan. Padahal seorang politisi partisan adalah mereka yang sadar untuk membesarkan partai. Ia harus mampu bahu-membahu membiayai, sebab partai bukan milik individu.
“Yusrin kader pembangkang yang dipecat, atas tindakan itu hendak mencari kesalahan agar kelihatan suci di mata publik. Cara pandangnya sangat amburadul dan ambigu, memahami organisasi partai politik sebagai hanya milik satu atau dua orang, sukses dan tidaknya di alamatkan hanya pada satu atau dua orang. Dan yang fatal, memahami partai bukan sebagai alat perjuangan, tetapi tempat mencari makan,” pungkasnya.
Sementara itu, Yusrin L Bana yang dikonfirmasi media ini menyatakan mundur dari kepengurusan DPD PD Sulteng karena dia menilai dua periode AH jabat ketua DPD PD banyak janji dan komitmen yang tidak dipenuhi.
Dia menyebutkan hal sangat mendasar soal kantor DPD Partai Demokrat yang terus berpindah selama 10 tahun terakhir.
Apalagi kata dia, AH sangat jarang memimpin rapat terlebih untuk kumpul berdiskusi dengan pengurus ketika masuk Palu.
Kekecewaan terakhir pengurus menurutnya saat digelar Rakerda pada Rabu, (10/2/2021) di Hotel Santika, banyak pengurus DPD PD tidak diizinkan masuk di acara Rakerda.
“Sebelum saya nyatakan mundur, dua hari saya menemani Wakil Ketua I, Zulfakar Nasir dimintai klarifikasi di Kantor DPP dan sepengetahuan dan izin Ketua DPD PD Anwar Hafid dan saya pun melaporkan hasil klarifikasi ke Ketua Anwar Hafid,” tuturnya.
Ia mengatakan, apa yang dilakukan masih dalam posisi Jubir Partai Demokrat. Namun sehari sebelumnya, masih membantu membuat berita untuk pemecatan Ahmad Yahya.
Selanjutnya, di awal mencuatnya isu kudeta atau GPK PD, kata Yusrin dirinya mengaku diperintahkan khusus oleh Ketua Anwar Hafid membuat berita dukungan AHY sebagai Ketum DPP Partai Demokrat
“Kekecewaanku akumulasi inkonsistensi Ketua AH, antara ucapan dan perbuatannya. dalam memimpin Partai Demokrat Sulteng,” kata dia.
“Yang jelas DPD PD tidak berhak memecat kader. Hanya mengusulkan ke DPP, itupun harus melalui proses pemanggilan dan klarifikasi terkait apa yang dituduhkan, ” imbuhnya.
Dengan demikian, ia kembali menegaskan bahwa Anwar Hafid telah gagal memimpin Partai Demokrat Sulteng. AH kata dia baik secara personal tetapi tidak demikian dengan Partai Demokrat Sulteng yang dipimpin.
“Saya masuk bergabung di Partai demokrat atas ajakan dia, saya biasa saja dengan AH. Ketika dia tau saya menyatakan mundur, dia WA baik ke saya. Bahkan, dia ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika dia ada salah. Karena dia sadar dia tidak sempurna,” pungkasnya. (maf/ap/fma)
Laporan : Mohammad. Arief.
