PALU, Kabar Selebes – Isu terhadap penanganan bencana pasca gempa 28 September 2018 diharapkan jadi prioritas dalam debat Pilkada Palu yang beberpa hari lagi akan memasuki putaran kedua.
Hal itu diungkapkan salah satu lembaga swadaya masyarakat, yang konsen mengadvokasi masyarakat khususnya penyintas pasca bencana, Sulteng bergerak.
Adriansah Manu, selaku kordinator Sulteng Bergerak menyatakan, pada debat pertama isu tersebut tidak menjadi prioritas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu. Padahal kata dia, persoalan penanganan bencana di Kota Palu sangat krusial, terutama terkait dengan pemulihan penyintas korban bencana.
“Penyintas butuh kepastian penanganan terkait dengan pemulihan ekonomi, perbaikan dan pembangunan kembali rumah warga yang hancur akibat gempa bumi, tsunami dan liquifaksi,”tuturnya
Isu tersebut lanjut Ardiansyah sangat penting agar para penyintas memahami siapa Calon Kepala Daerah yang betul-betul memiliki program dan strategi dalam percepatan penanganan pemulihan korban pasca bencana ke depan.
Selain itu, pemulihan korban bencana menurutnya penting menjadi prioritas untuk memberikan kepercayaan politik kepada penyintas. Terlebih berdasarkan hasil sensus Sulteng Bergerak, tingkat kepercayaan penyintas terhadap pemerintah Kota Palu sangat rendah.
“Kemerosotan kepercayaan penyintas ini, sangat berimplikasi terhadap kemauan warga menggunakan hak suaranya. Sehingga, KPU Kota Palu penting memberikan ruang besar agar isu bencana ini menjadi prioritas pada debat berikutnya,” Ucapnya.
Diterangkan berdasarkan sensus, di hunian sementara (huntara) Kota Palu disebutkan bahwa masih terdapat 1612 kepala keluarga (KK) dan 6014 jiwa penyintas tinggal di huntara tanpa penanganan yang baik.
Sensus itu kata Ardiansyah dilakukan pada bulan agustus-september 2020. Olehnya, masih sangat relevan untuk konteks penanganan korban bencana di kota Palu.
Dalam sensus pihaknya juga melakukan wawancara kepada setiap penyintas pada setiap bilik di 41 unit Huntara. Dari wawancara itu sebanyak 53% penyintas menjawab tidak lagi percaya dengan pemerintah kota Palu dan 38% mengatakan masih percaya dengan Pemkot, sisanya yakni 9% tidak menjawab.
Sementara dari segi pelayanan dasar, sebanyak 54% penyintas menjawab pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Palu sangat buruk, 41% penyintas menjawab sudah baik dan 5% tidak menjawab.
Dari hasil sensus tersebut dapat diindikasikan bahwa, penyelenggaraan penanggulangan bencana kaitanya dengan pemulihan terhadap korban bencana masih jauh dari harapan para penyintas.
“Ini menjadi warning buat Pemkot Palu bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana tidak menjadi prioritas selama ini.” ujar Ardiansyah
Demikian, Adriansah menyebut debat kandidat kedua harus memperioritaskan isu pemulihan korban bencana 28 september 2018. Sebab, menurut dia masalah ini paling urgent untuk diselesaikan pemerintah Kota ke depan.
“Kita ingin mendengarkan program dan strategi masing-masing kandidat kaitannya dengan penyelesaian masalah penyintas. Jangan sampai program mereka selangit tetapi lupa masalah yang ada di depan mata,” Kata dia
Selain pemulihan terhadap korban, Adriansa juga menyebut bahwa isu mitigasi bencana juga penting menjadi isu dalam debat kandidat. Sebab, kata dia bencana 28 september 2018 menjadi pengalaman buruk daerah ini dalam menghadapi bencana alam.
“Kota Palu adalah daerah yang sangat rentan terhadap bencana alam, jangan sampai KPU lupa. Isu ini, harusnya masuk dalam setiap tema debat kandidat wali kota Palu,” kata dia. (*/ap/fma)
Laporan: Adi Pranata
