PALU, Kabar Selebes – Rapat pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Sulawesi Tengah tahun 2021 oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulawesi Tengah, hingga Selasa (1/9/2020) masih terus berlanjut.
Mengundang Dinas pendidikan dan Kebudayaaan (Disdikbud) Sulteng, pada keterangannya tim Banggar meminta anggaran dari Disdikbud pada tahun 2021 bisa dialihkan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM), baik untuk guru dan juga kepada para peserta didik.
Zainal Daud, salah satu anggota banggar mengungkapkan, banyak dana pagu yang dianggarkan Disdikbud hanya untuk biaya administrasi bukan untuk peningkatan sumber daya.
Pihaknya salah satunya menyoroti 7 Milyar dari total 58 Milyar dana Pagu murni yang terserap, untuk administrasi perencanaan evaluasi kinerja perangkat daerah.
“Kenapa terlalu besar biaya administrasi ini, dari tahun ke tahun selalu begitu. Saya melihat jika dibandingkan tahun 2019, itu perencanaan renja hanya sekitar 700 juta kemudian pada tahun ini meningkat 2,2 Milyar,” terangnya.
Hal senada juga diungkapkan Banggar lainnya Wiwik Jumiatul Rofia, menurutnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, anggaran harusnya diprioritaskan untuk peningkatan sumber daya terhadap guru, terutama kurangnya formasi guru di daerah.
“Jika kuantitas kita tidak bisa jawab dengan baik, bagaimana kita berbicara tentang kualitas guru, gurunya aja kurang,” Kata wiwik.
Selain itu, ia juga mempertanyakan kesanggupan Disdikbud mengalokasikan anggaran untuk ketersediaan beasiswa, baik untuk Siswa ataupun Mahasiswa yang terdampak bencana Gempa 28 September 2018 dan pandemi covid-19.
Wiwik mengungkapkan banyak orang tua murid yang mengeluh kehilangan pekerjaan sebab adanya pandemi, sehingga harus susah payah untuk melunasi biaya sekolah anak.
“Itu semua aspirasi-aspirasi yang kita tampung. Bisakah kemudian dana pembelian itu kita alihkan kepada siswa dan mahasiswa yang terdampak untuk bisa dianggarkan,” katanya.
Sementara, segala pertanyaan dari banggar perihal alokasi dana hanya dijawab diplomatis oleh Irwan Lahace selaku dinas pendidikan Sulteng.
Dikatakannya total anggaran administrasi yang banyak sangat wajar apabila melihat urusan administrasi di dinas pendidikan yang menumpuk dan membutuhkan tindak lanjut.
“Sekolah sekarang ini 1.700 jumlahnya, kita bisa bayangkan. Saya jujur kalau bapak ke kantor saya, mungkin sulit ketemu dengan saya, saya menggunakan protokol, karena pasti bapak dapat saya sementara menumpuk didepan,” ujarnya dihadapan anggota Banggar.
Hal inilah yang menjadi alasan pihaknya tidak bisa melakukan pergeseran begitu saja sehingga harus membutuhkan kajian lebih lanjut.
“Saya tidak bisa simsalabim juga, saya kira beri waktu kami untuk menghitungnya secara rasional supaya juga mendapatkan angka yang pas,” katanya.
Melihat demikian, Ketua DPRD Sulteng,Hj Nilam Sari Lawira selaku pemimpin sidang, memberikan beberapa catatan kepada Disdikbud perihal alokasi anggaran, dimana salah satunya masih banyak terdapat program ganda yang perlu segera diperbaiki.
“Ada yang 200 juta kemudian ada lagi yang 300 juta. Nanti bisa diperiksa lagi program-programnya supaya tidak double anggarannya, sehingga anggaran bisa dialihkan ke arah yang lebih bermanfaat,” kata dia. (ap)
Laporan: Adi Pranata
