PALU, Kabar Selebes – Pansus Padagimo DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng) dan Walikota Palu, Dr. Hidayat M.Si pada membahas percepatan rehab/rekon pasca bencana.
Pertemuan antara Pansus Padagimo dan Walikota Palu yang berlangsung di Hutan Kota Kaombona itu, berlangsung alot, Sabtu (25/7/2020).
Dalam penyampaiannya, Walikota Hidayat mengaku pihaknya telah berupaya untuk memenuhi kebutuhan lahan bagi pembangunan Huntap, terutama di kawasan Petobo.
Pada perjalanannya, pembagunan Huntap Satelit di Petobo tersebut mengalami kendala ketersediaan anggaran untuk ganti rugi lahan.
“Ada lahan yang dimiliki perorangan ditawarkan kepada Pemkot dengan harga Rp450.000/meter. Sementara kami tidak punya anggaran untuk ganti rugi lahan dengan kalau per meternya dengan harga seperti itu,” terang Hidayat.
Lebih lanjut ia mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Palu telah mengalokasikan dana APBD untuk kebutuhan jadup, sarana pendidikan, kesehatan, dan prasarana lainnya.
Bahkan, Pemkot telah mengalokasikan dana lebih Rp 100 Milyar untuk pembukaan akses jalan dari Kelurahan Talise menuju Huntap Tondo I, II, dan III, yang lebarnya mencapai 40 meter serta pembangunan Huntap di Balaroa diatas lahan milik Pemkot seluas 4 hektar beserta pembangunan jembatan Palu V.
“Kami menawarkan tiga opsi khusus masyarakat Petobo, yakni pindah ke Huntap Tondo serta pembangunan Huntap Satelite dan Huntap Mandiri bagi masyarakat yang memiliki lahan sendiri. Khusus Huntap Satelite Pemkot Palu belum mendapatkan lahan,” bebernya.
Hidayat mengaku hingga saat ini dirinya terus bekerja dan bertanggungjawab untuk penanganan pasca bencana di Palu.
Ia juga mengakui selama ini hanya bekerja sendiri dalam menghadapi persoalan dan berharap kehadiran Pansus Pagadimo dapat membantu, terutama menyelesaikan nasib penyintas bencana.
“Alhamdulilah dukungan kawan-kawan dari Pansus Padagimo akan menambah semangat saya untuk terus memberikan yang terbaik bagi masyarakat Kota Palu, terkhusus nasib penyintas bencana,” akunya.
Ketua Pansus Padagimo, Budi Luhur mengatakan, pansus yang dipimpinnya itu pada dasarnya ingin membantu mempercepat proses rehab/rekon, khususnya penyediaan lahan Huntap yang masih mengalami sengketa.
“Khususnya para penyintas bencana di Kelurahan Petobo untuk mendapatkan Huntap yang layak,” katanya.
Budi berharap, dalam pengadaan lahan di Petobo, Pemkot dapat memberikan data terkait kebutuhan tanah beserta anggaran yang dibutuhkan.
“Data yang disampaikan Walikota, kami akan kami bawa ke Jakarta untuk disampaikan kepada fraksi-fraksi kami di pusat. Biar mereka yang menyampaikan langsung ke Menteri. Bila perlu jangan pulang sebelum berhasil melobi anggaran,” akunya.
Salah satu anggota Pansus Padagimo, Sony Tandra menyampaikan, di Petobo saat ini ada 35 hektar lahan yang belum memiliki sertifikat hak milik atau SHM, namun baru memiliki alas hak berupa SKPT atau surat penyerahan.
“Ada kurang lebih 35 hektar tanah di Petobo yang belum memiliki SKM, tetapi ada SKPT, namun sudah diperjual belikan kepada orang lain,” tandasnya. (ap/rlm/fma)
Laporan : Adi Pranata
