PALU, Kabar Selebes – Tercatat hingga tanggal 15 Mei 2020 kasus Positif corona di Daerah Sulawesi Tengah telah menembus angka 112 orang.
Merespons lonjakan penambahan kasus yang cukup drastis, salah satu NGO yang aktif dalam hal kemanusiaan di Kota Palu yakni Sulteng Bergerak, mendesak pemerintah Sulawesi Tengah harus punya kemauan politik dan benar-benar serius dalam mengendalikan penyebaran Covid-19.
“Mesti ada langkah antisipasi yang terukur tidak sekadar seruan atau imbauan physical distancing,” kata Freddyanto Onora, selaku kepala Divisi Kampanye dan Advokasi Sulteng Bergerak pada Jum’at (15/05/2020).
Menurutnya Pemprov Sulteng harus belajar dari pengalaman daerah lain yang memiliki kepekaan terhadap pengendalian Covid-19. Pemerintah Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan contohnya, mereka memiliki kemauan politik (Political Will) untuk melakukan pelayanan kesehatan dengan sistem jemput bola. “Mereka mampu memberikan pelayanan Swap test massal melalui Mobil Bus keliling,” kata Freddy.
“Cara ini sangat memungkinkan untuk diadaptasi bahkan kita bisa mengembangkan strategi lain yang lebih melek teknologi. Tetapi, perlu ada political will dari pemerintah daerah untuk benar-benar serius mengurusi pencegahan dan pengendalian agar COVID-19 ini cepat teratasi,” lanjutnya.
Selain itu, ia juga menyayangkan sikap pemerintah baik pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang cenderung menyalahkan warga karena tidak patuh terhadap imbauan untuk menerapkan social distancing, physical distancing dan work from home.
Lanjutnya, jangan salahkan warga jika mereka terus beraktifitas, meski pemerintah telah berkali-kali mengimbau pentingnya social distancing, physical distancing dan work from home untuk mencegah penyebaran COVID-19.
“Penuhi dulu kebutuhan pokok warga, berikan pelayanan kesehatan gratis baru kemudian warga bisa patuh terhadap himbauan pemerintah,” tegas Freddy.
Baginya, tingkat kepatuhan warga terhadap imbauan pemerintah sangat bergantung dari ketahanan pangan rumah tangga keluarga.
“Jika itu tidak dilakukan, maka sama saja membiarkan masyarakat memilih menderita kelaparan atau terpapar Covid-19,” pungkasnya. (abd/ap)
Laporan : Adi Pranata
