MOROWALI UTARA, Kabar Selebes – Tokoh Golkar Morowali Utara, Waris Kandori, SH, menyatakan sangat terpukul dan malu atas tindakan sepihak yang dilakukan pengelola Gedung Morokoa Kolonodale.
Ia menceritakan, sejak jauh hari ia sudah menyampaikan dan memohon izin kepada Bupati Morowali Utara, Aptripel Tumimomor, untuk menggunakan gedung milik Pemda Morut itu untuk acara resepsi pernikahan putrinya.
Selain itu, Waris juga memohon izin untuk mencantumkan nama bupati dalam undangan sebagai turut mengundang.
Putri Waris Kandori yang menikah tersebut adalah Lidyawati Kandori, S.Kom. sedangkan mempelai pria adalah Brigpol Agustinus.
Permintaan Waris kepada Bupati disampaikan empat bulan lalu. Awalnya tidak ada masalah. Nama bupati sebagai turut mengundang juga tercantum dalam undangan.
Ternyata, empat hari sebelum acara pernikahan, muncul pembatalan pemakaian gedung Morokoa, padahal undangan sudah beredar dengan tempat gedung Morokoa.
Akibatnya, dalam waktu yang mepet itu, Waris dan keluarga besar Kandori – Lagarense terpaksa memindahkan tempat resepsi pernikahan tersebut ke aula Bahtera Kasih Kolonodale.
“Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, kepada para undangan terutama yang datang dari luar Kolonodale. Kami tidak sempat memberi tahu pemindahan tempat resepsi ini. Mohon dimaklumi,” kata Waris sambil mengusap air matanya, di depan para undangan yang menghadiri acara resepsi pernikahan di aula Bahtera Kasih, Jumat malam (24/1/2020).
Resepsi tersebut dihadiri ratusan undangan termasuk Kapolres Morowali Utara AKBP Bagus Setiyawan, SH, Sik, MH, serta sejumlah perwira di lingkungan Polres Morut. Sedangkan Bupati Morut Aptripel Tumimomor berhalangan hadir.
Menurut Waris, ia merasa perlu untuk menjelaskan masalah pemindahan lokasi acara tersebut karena banyak undangan yang tersesat ke Gedung Morokoa.
Sehari sebelumnya, Sekretaris DPD Golkar Morut tersebut sudah berinisiatif membuat spanduk yang bertuliskan “Maaf. Resepsi pernikahan Agus dan Lidya Kandori dipindahkan ke Gedung Serbaguna Bahtera Kasih”. Spanduk tersebut menjadi viral di media sosial.
Sebagian besar komentar di facebook (FB) menyayangkan sikap Pemda Morut sebagai pemilik gedung Morokoa yang membatalkan secara sepihak penggunaan gedung tersebut.
“Jangan campur-adukan masalah politik dengan masalah keluarga. Kasihan keluarga kedua mempelai,” demikian salah satu komentar di FB.
Komentar lainnya berbunyi, “Tidak benar kalau kontraktor yang melarang. Sebelum ini sudah empat kali gedung itu digunakan untuk kegiatan besar. Jangan cari-cari alasan lah”.
Sementara itu, melalui postingan di akun FB Prokompi Morowali Utara pada Jumat (24/1/2020), Kepala Bagian Umum Setkab Morut, Rahmani Arumpone, menjelaskan bahwa selama ini pihak yang merasa dirugikan belum pernah menghubungi Pemda Morut selaku pengelola gedung Morokoa.
Komunikasi yang ada hanya lewat SMS dan WA dan tidak ada kalimat yang disampaikan bahwa Bupati Aptripel tidak mengijinkan atau membatalkan pemakaian gedung itu.
Selain itu, pihak rekanan (kontraktor) keberatan atas penggunaan gedung tersebut karena masih dalam tahap pemeliharaan dan belum diserahkan secara penuh kepada Pemda Morut.
Namun, penjelasan Pemda tersebut ternyata tetap tidak memuaskan sebagian masyarakat yang terungkap dari komentar di berbagai postingan di FB. Mereka menduga pembatalan sepihak itu merupakan buntut dari “suhu panas” di internal Golkar Morut selama ini.
Seperti diketahui, konflik tajam terjadi di tubuh Partai Golkar Morut selama beberapa bulan terakhir yang berbuntut dicopotnya Aptripel Tumimomor dari kursi Ketua DPD Golkar Morut.
Permasalahan itu muncul karena Aptripel menolak keputusan DPP Golkar yang merekomendasikan Hj. Megawati Ambo Asa selaku Ketua DPRD Morut dari Partai Golkar.
Akhirnya, pimpinan DPD Golkar Sulteng menunjuk Zainal Abidin Ishak selaku Plt Ketua DPD Golkar Morut dan Waris Kandori sebagai sekretaris. (Ahyar)
