PALU, Kabar Selebes – Anggota Komisi IX DPR RI Dapil Sulawesi Tengah, H Anwar Hafid mendorong obat-obatan dan alat kesehatan (alkes) impor dibebaskan dari bea masuk atau nol persen.
“Dampaknya adalah obat-obatan dan biaya pelayanan pasti mahal karena dibebani dengan bea masuk atau biaya impor. Harusnya bea impor nol persen kalau kita mau harga obat murah dan menekan biaya perawatan,” kata Anwar Hafid, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Minggu (29/12) di Palu.
Dia mencontohkan, kenapa biasa pengobatan di Singapura dan Malaysia bisa murah? Karena pemerintahnya membebaskan bea masuknya obat-obatan dan alat kesehatan. Sehingga harga obat dan alat kesehatan murah dan pemerintahnya terus memperbaiki pelayanan.
Bila hal itu juga diterapkan di Indonesia secara otomatis akan menurunkan biaya obat-obatan dan perawatan di rumah sakit. Dengan begitu, anggaran negara yang kemudian dimaksimalkan untuk membangun rumah sakit yang bagus dengan pelayanan maksimal.
Selain itu, Anwar Hafid juga menyoroti masih minimnya alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 di sektor kesehatan yang hanya sebesar lima persen.
“Harusnya mendekati prosentase anggaran pendidikan atau sekitar 15 persenlah. Karena anggaran sebesar lima persen termasuk belanja pegawai sehingga anggaran operasional untuk kesehatan kecil,” kata Anwar Hafid.
Menurut anggota Fraksi Demokrat itu, idealnya anggaran kesehatan itu diperbesar untuk memaksimalkan peran negara di sektor kesehatan rakyatnya.
Anwar juga meminta agar peran pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) tidak perlu seperti rumah sakit. Puskesmas dimaksimalkan saja fungsi promotif dan preventif di masyarakat.
“Dengan peran itu Puskesmas harusnya lebih banyak di masyarakat menyampaikan dan mengkampanyekan cara hidup sehat. Tidak perlu ada rawat inapnya,” kata mantan Bupati Morowali dua periode itu. (Patar)
