PALU, Kabar Selebes – Menjelang satu tahun bencana alam gempabumi, tsunami dan likuifaksi yang menghantam Kota Palu, Kabupaten Sigi, Donggala dan Parigi Moutong, Badan Perserikatan Bangsa Bamgsa (PBB) menemui Gubernur Sulawesi Tengah.
PBB diwakili Kepala Perwakilan Tetap di Indonesia Anita Nirody dan para Kepala Lembaga PBB (UN Agencies) diterima Gubernur Sulawesi Tengah H Longki Djanggola. Kedatangan Anita Nirody dan para Kepala Lembaga PBB untuk melakukan evaluasi atas program bantuan yang disalurkan. Pertemuan berlangsung di ruang kerja Gubernur, Senin, 16 September 2019.
Pada kesempatan Itu Anita Nirody mengapresiasi langkah langkah penanganan dampak bencana Sulawesi Tengah yang terjadi 28 September 2018.
“Saya dan para kepala lembaga PBB berterima kasih atas langkah-langkah pemerintah daerah. Kami juga akan meninjau pekerjaan yang dilaksanakan oleh PBB dan lembaga PBB,” kata Anita.
Anita Nirody menyimpulkan bahwa hubungan Indonesia baik daerah, nasional sangat baik dengan PBB dan PBB mendukung seluruh upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah , Gubernur dan Bupati / Walikota dalam pemulihan dampak Bencana Sulawesi Tengah.
Anita Nirody bersama Kepala Lembaga Lembaga PBB , seperti UNDP, WHO, UNFPA, UNICEF, WNP OCHA, datang ke Palu Sulawesi Tengah untuk melihat seluruh kegiatan bantuan dan dukungan pemulihan dampak bencana yang dilaksanakan lembaga lembaga PBB dalam pemulihan dampak bencana.
Lembaga lembaga PBB tersebut setelah terjadinya bencana Sulawesi Tengah langsung datang ke Palu untuk memberikan dukungan dan bantuan untuk dapat mempercepat pemulihan dampak bencana Sulawesi Tengah.
Anita Nirody dan rombongan akan berada di Palu selama dua hari untuk melakukan peninjauan beberapa proyek yang dilakukan lembaga lembaga PBB di Palu, Sigi dan Donggala dan juga melakukan kajian atas bantuan lanjutan yang akan diberikan dan dilakukan pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi dampak bencana Sulawesi Tengah .
Seluruh Kepala Lembaga Lembaga PBB mengampresiasi kinerja Gubernur dan Bupati / Walikota Palu dapat mengambil langkah langkah yang tepat didalam percepatan pemulihan dampak bencana Sulawesi Tengah.
Kepala Perwakilan UNFPA Mela Hidayat menyampaikan apresiasinya bahwa sub klaster Kesehatan dan sub Klaster Perlindungan Perempuan dimana pada masa penanggulangan dampak bencana tidak ada Ibu melahirkan yang meninggal dunia.
“Dunia mengapresiasi kinerja Pemerintah Daerah terhadap hal ini dan atas kerjasama yang baik seluruh lembaga lembaga PBB akan terus memberikan dukungan dalam percepatan pemulihan dampak bencana sulawesi Tengah,” kata Mela Hidayat.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah H Longki Djanggola berterimakasih atas kunjungannya untuk melihat langsung seluruh kegiatan proyek bantuan yang diberikan lembaga lembaga PBB dan Pemulihan kondisi masyarakat Sulawesi Tengah yang terdampak bencana .
“Bencana begitu dasyat dan berdampak sangat besar karena bencana Sulawesi Tengah sangat komplit, seperti bencana gempabumi, tsunami, likufaksi, banjir dan tanah longsor, sehingga sangat dibutuhkan dukungan dari semua pihak termasuk seluruh lembaga lembaga donor internasional” kata Longki.
Gubernur menyampaikan aspirasi masyarakat yang mempertanyakan terhambatnya bantuan internasional akibat aturan yang birokratis dimana.
“Bantuan internasional lewat satu pintu dan sampai saat ini pemerintah pusat belum menandatangani Loan Agreement,” ungkap Longki.
Longki juga menyampaikan harapannya kiranya lembaga lembaga dapat memberikan dukungan untuk terus membantu dan mendukung kegiatan pemulihan dampak bencana.
“Sulawesi Tengah memerlukan anggaran yang begitu besar mencapai Rp36 triliun lebih. Untuk itu besar harapan pemerintah daerah kiranya lembaga lembaga donor dapat terus memberikan dukungan agar pemulihan dampak bencana dapat lebih cepat terwujud,” kata Longki.
Setelah pertemuan, Anita Nirody kepada sejumlah wartawan mengatakan kedatangannya untuk melihat realisasi atas bantuan yang telah disalurkan.
“Program PBB akan terus berlanjut sekitar dua sampai tiga tahun ke depan,” kata Anita.
Anita juga menyebutkan, dari bantuan yang disalurkan PBB melalui lembaga-lembaga PBB telah menghabiskan anggaran banruan sekutar USD 25 juta. Seperti dukungan pemerintah German melalui UNDP. (Patar)
