MOROWALI, Kabar Selebes – Bupati Morowali, Taslim menyampaikan, bahwa PAD tahun 2019 mengalami penurunan yang signifikan.
Hal tersebut disampaikannya pada sidang paripurna ke VIII masa sidang kedua DPRD Kabupaten Morowali, Senin (29/7/2019).
“Terutama di sektor pajak daerah yang mengalami penurunan target capaian, antara lain pajak hotel, restoran, pengambilan galian C, penerangan jalan, dan pajak izin mendirikan bangunan,” jelasnya.
Sehingga, anggaran pada tahun 2019 dirasionalisasikan. Disampaikan juga pengantar Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) perubahan APBD Kabupaten Morowali tahun 2019.
Taslim menjelaskan, jika melihat asumsi penerimaan pendapatan pada APBD tahun 2019, perlu dirasionalisasi berdasarkan potensi sumber-sumber penerimaan, serta trend capaian realisasi sampai dengan semester II tahun 2019.
Olehnya, pemerintah daerah mengasumsikan peneriamaan pendapatan pada KUA dan PPAS perubahan APBD tahun anggaran 2019, yaitu sebesar Rp1.180.924.189.028.
“Bila dibandingkan dengan penetapan APBD tahun 2019 mengalami perbedaan yang cukup signifikan, yaitu sebesar Rp148.365.610.617,” sebutnya.
Begitu pula besaran belanja pada KUA dan PPAS perubahan APBD tahun 2019 sebesar Rp1.182.889.775.912. Besaran belanja tersebut jika dibandingkan dengan penetapan APBD tahun 2019 mengalami perbedaan yang cukup signifikan, yaitu sebesar Rp179.933.293.712 dari jumlah penetapan APBD tahun 2019 sebesar Rp1.362.823.069.624.
“Perubahan belanja ini tentunya dipengaruhi oleh sumber pendapatan yang mengalami penurunan, sehingga mengharuskan dilakukan rasionalisasi belanja pada beberapa program dan kegiatan,” urainya.
Rasionalisasi program kegiatan dilakukan dengan penuh pertimbangan, serta tetap mengacu pada prioritas program kegiatan RPJM tahun 2019-2023.
Kondisi penerimaan pendapatan dan belanja yang tertuang dalam KUA dan PPAS perubahan APBD tahun 2019, telah mengalami kondisi keuangan yang berimbang.
“Meskipun pemerintah daerah telah melakukan langkah-langkah untuk menurunkan belanja, yaitu dengan merasionalisasi dan menghilangkan beberapa belanja pada beberapa sektor program kegiatan yang dianggap tidak prioritas,” jelasnya.
Meski demikian, kondisi tersebut masih sangat perlu dilakukan pendalaman dan pembahasan lebih mendetail. Dengan harapan, agar setiap program kegiatan yang dilaksanakan berdampak dan bermanfaat bagi masyarakat dan daerah.
“Kami mengharapkan kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Morowali untuk dapat membantu melaksanakan pembahasan yang lebih detail pada setiap program kegiatan,” harap Taslim.
Politisi NasDem ini juga meminta kepala dinas dan badan untuk proaktif dalam membahas KUA dan PPAS perubahan tahun 2019.
Begitu pun dengan seluruh data yang dibutuhkan harus diberikan untuk kelancaran pembahasan, pembangunan daerah, serta kesejahteraan masyarakat. (Ahyar Lani)
